JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia merespons kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Ia menekankan, bahwa posisi menteri pada dasarnya adalah pembantu presiden yang bertugas menjalankan program pemerintahan sesuai arahan dan target yang telah ditetapkan.
Bahlil Tegaskan Posisi Menteri sebagai Pembantu Presiden
Bahlil menyatakan para menteri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah reshuffle kabinet. Seluruh keputusan terkait komposisi kabinet berada di tangan kepala negara.
“Kita itu sebagai menteri kan pembantu presiden,” ujar Bahlil di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menyebut, bahwa tugas utama menteri adalah memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan berjalan efektif, bukan terlibat dalam spekulasi politik terkait pergantian jabatan.
Nama Bahlil Masuk Isu Pergeseran Jabatan
Dalam beberapa waktu terakhir, beredar spekulasi yang menyebutkan nama Bahlil Lahadalia masuk dalam daftar menteri yang berpotensi digeser dalam reshuffle mendatang.
Bahkan, isu tersebut menyebut Bahlil berpeluang menempati posisi strategis lain, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) atau Menteri Koordinator Perekonomian.
Ia pun kembali menegaskan bahwa segala keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang namanya pembantu presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” tegasnya.
Baca Juga:
KPK Periksa Pemilik Travel Umrah Maktour, Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji
3 Elite NasDem Merapat ke PSI, Teranyar Karpet Merah untuk Rusdi Masse
Isu Reshuffle Februari 2026
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih disebut-sebut akan terjadi pada Februari 2026. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara yang mengonfirmasi kabar tersebut.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Prasetyo menyebut belum ada pembahasan ataupun rencana resmi terkait reshuffle.
“Reshuffle? Reshuffle apa? Belum ada,” kata Prasetyo saat ditemui usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintahan saat ini masih fokus menjalankan agenda dan program prioritas nasional, sehingga spekulasi mengenai evaluasi kabinet dinilai belum berdasar.
Rekam Jejak Reshuffle di Era Prabowo
Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun. Total terdapat 17 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga yang diganti dalam tiga gelombang perombakan tersebut.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025. Pada perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto.
Perombakan kedua terjadi pada 8 September 2025. Dalam reshuffle ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru.
Sementara reshuffle jilid ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga di Istana Negara.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan sinyal resmi terkait kemungkinan reshuffle lanjutan pada 2026. Namun, dinamika politik dan spekulasi publik terus berkembang seiring berjalannya agenda pemerintahan.
(Dist)
