JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas, menolak pada penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian family office di Indonesia. Proyek tersebut, adalah bentukan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan bahwa pihaknya tak akan mendistribusi anggaran negara untuk membiayai proyek tersebut, serta menyerahkan sepenuhnya kepada DEN jika ingin tetap menjalankan inisiatif tersebut secara mandiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia juga menambahkan bahwa dana APBN akan difokuskan untuk mendukung program-program yang lebih tepat sasaran, agar pemanfaatannya lebih efektif dan terhindar dari kebocoran anggaran.
Pengertian Family Office
Family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan lembaga konsultan manajemen kekayaan yang dirancang untuk melayani individu atau keluarga dengan aset kekayaan yang sangat besar. Melalui sistem ini memungkinkan investor kelas atas dari luar negeri untuk mengembangkan modal di Indonesia tanpa terkena beban pajak, dengan harapan dapat meningkatkan arus modal masuk ke dalam negeri.
Usulan mengenai pendirian family office dari usulan Luhut sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) kala masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana ini mulai ramai dibahas sejak tahun 2024.
BACA JUGA:
Purbaya Minta Danantara Bayar Rp2 T per Tahun untuk Lunasi Utang KCIC
Purbaya Ungkap Indonesia Bisa Untung Jika Trump Kenakan Tarif 100 Persen untuk Barang China
Kendati ditargetkan mulai berjalan pada Februari 2025, pelaksanaannya masih berada dalam tahap persiapan. Luhut sebelumnya menegaskan, proyek ini akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan bisa mulai beroperasi tahun ini.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Luhut juga menyampaikan bahwa saat ini proyek tersebut sedang memasuki tahap finalisasi. Pemerintah, kata dia, telah meminta masukan dari sejumlah investor global, termasuk Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, perusahaan hedge fund terbesar di dunia asal Amerika Serikat.
(Saepul)
