JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Pergeseran hubungan antara PDIP dan Presiden ke tujuh Jokowi menjadi fenomena politik yang menarik untuk dicermati. Partai yang telah dua kali mengusung Jokowi sebagai presiden kini menunjukkan sikap kritis dan perlawanan yang semakin kentara, terutama sejak menjelang Pemilu 2024.
Pengamat politik yang juga DosenIlmu Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta, Ludiro Madu, mengatakan, akar dari ketegangan ini dapat ditelusuri dari beberapa keputusan politik Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak partai. Salah satu yang paling mencolok adalah dukungan implisit Jokowi terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
“Keputusan ini dianggap sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap PDIP yang telah membesarkan nama Jokowi dalam politik nasional,” kata Ludiro kepada Teropongmedia.id, Sabtu (8/3/2025).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara terbuka menunjukkan kekecewaannya terhadap sikap Jokowi. Kritik-kritik tajam mulai dilontarkan, mulai dari persoalan dinastisme politik hingga tuduhan Jokowi tidak memiliki “kesantunan politik”.
Konfrontasi ini semakin memanas ketika Gibran, putra sulung Jokowi, diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, bukan melalui PDIP. PDIP melihat tindakan Jokowi sebagai bentuk pengingkaran terhadap ideologi dan platform partai.
Partai yang mengusung ideologi Pancasila dan nasionalisme ini merasa bahwa keputusan-keputusan politik Jokowi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga dibandingkan kepentingan partai dan rakyat.
“Perlawanan PDIP terhadap Jokowi juga mencerminkan pertarungan ideologis yang lebih dalam. PDIP, yang selama ini dikenal sebagai partai yang memperjuangkan wong cilik, melihat kebijakan-kebijakan Jokowi di akhir masa kepemimpinannya cenderung berpihak pada elit dan kepentingan oligarki,” ujarnya.
Namun, kritik dan perlawanan PDIP terhadap Jokowi juga mengandung risiko politik. Sebagian masyarakat masih melihat Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil dan populer.
Ludiro menilai bahwa kemenangan pasangan Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata konversi popularitas Jokowi ke dalam bentuk elektabilitas pasangan itu.
“Mengkritik Jokowi terlalu keras bisa berdampak pada elektabilitas PDIP sendiri, mengingat banyak pendukung partai yang juga merupakan pendukung Jokowi,” ucapnya.
Di sisi lain, sikap kritis PDIP bisa dilihat sebagai upaya partai untuk membangun identitas politik yang lebih independen pasca era Jokowi.
BACA JUGA:
Budi Arie Ungkap Pertemuan Jokowi-Hashim, Kabar Baru Partai Super Tbk?
Jokowi Tanggapi Korupsi Pertamina: Kalau Curiga Sudah Digebuk
“Ini mungkin menjadi strategi jangka panjang untuk memposisikan PDIP sebagai kekuatan politik yang tetap relevan dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah,” pungkasnya.
Terlepas dari dinamika politik yang terjadi, fenomena ini menunjukkan bahwa politik Indonesia masih diwarnai oleh politik personalitas dan loyalitas pribadi yang kadang mengalahkan ideologi dan platform partai. Ini menjadi pembelajaran penting bagi pematangan demokrasi Indonesia ke depan.
Yang pasti, hubungan PDIP-Jokowi akan menjadi catatan penting dalam sejarah politik Indonesia, menggambarkan bagaimana relasi politik bisa berubah drastis dari kesetiaan menjadi konfrontasi.
” Hal ini juga mengingatkan bahwa dalam politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi,” bebernya.
(Agus Irawan/Usk)
