Diketuai Misbakhun, Ini 10 Mitra Kerja Komisi XI DPR RI yang Membidangi Keuangan Negara

Penulis: Aak

Mitra Kerja Komisi XI DPR RI
Rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) (Dok. Parlementaria).
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Berikut 10 mitra kerja Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara termasuk perencanaan pembangunan nasional dan moneter.

Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar  didapuk sebagai Ketua Komisi XI DPR RI periode 2024-2029. DPR RI juga menetapkan jajaran wakil ketua pada Komisi XI yang disepakati dalam rapat komisi.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjelaskan, komposisi pimpinan Komisi XI DPR RI adalah terdiri dari Ketua dari Fraksi Partai Golkar serta empat wakil ketua dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB.

Sementara itu, wakil ketua Komisi XI periode 2024-2029 ditempati Dolfie OFP selaku perwakilan dari Fraksi PDIP, Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Amro dari Fraksi Partai Nasdem, dan M Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB.

“Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada Komisi XI DPR RI, apakah susunan pimpinan Komisi XI dapat disetujui untuk ditetapkan?” tanya Adies kepada peserta rapat dan ditanggapi “Setuju”. Demikian hasil rapat yang digelar pada Selasa (22/10), seperti dilansir Parlementaria.

Komisi XI merupakan komisi yang memiliki lingkup tugas pada keuangan negara termasuk pajak, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan.

Salah satu produk hukum perpajakan yang dibahas oleh pemerintah bersama Komisi XI DPR adalah UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

BACA JUGA: Fakta Keluarga Natakusumah Banten, Dari Achmad Dimyati ke Rizki di DPR RI

Mitra kerja Komisi XI DPR RI di antaranya:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
  3. Bank Indonesia (BI)
  4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
  6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  10. BUMN yang diusulkan memperoleh penyertaan modal negara (PMN)

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Screenshot_20250626_235541_WhatsApp
Resmi Digelar, Festival Permainan Rakyat Jawa Barat Berlangsung Meriah
Fetty Anggrainidini
Fetty Anggrainidini: Tata Kelola Anggaran Daerah Harus Transparan dan Berpihak pada Kepentingan Publik
Pajak Toko Online
Pemerintah Susun Aturan Baru, Toko Online di Shopee hingga Tokopedia akan Kena Pajak
Ketua RT melakukan pencabulan
Ngeri! Ketua RT di Tasikmalaya Cabuli Anak di Bawah Umur
mitsubishi xpander ultimate 2025
Mitsubishi Xpander Ultimate 2025 Meluncur, Adopsi Fitur Keselamatan Baru!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

Dilema Bandara, Kemenhub Kaji Reaktivasi Husein, Bandung Desak Akses Udara Dipulihkan

4

Erwin Gaungkan Perang terhadap Bank Emok: UMKM Harus Naik Kelas, Bukan Terjerat Utang!

5

Setelah Diresmikan Persib, Alfeandra Dewangga Diminta Bobotoh Untuk Hitamkan Rambut
Headline
Manchester City
Link Live Streaming Juventus vs Manchester City Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
Real Madrid
Link Live Streaming RB Salzburg vs Real Madrid Piala Dunia Antarklub 2025 Selain Yalla Shoot
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.