JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementan yang diduga terima fee Rp700 juta dari sebuah proyek.
Amran menjelaskan, pencopotan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan terkait sebuah pelanggaran.
“Baru saja kami copot salah satu direktur di Kementerian Pertanian, batu saja kami tanda tangan (Surat pencopotannya). Kami tanya begitu, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran, berkat informasi nomor HP yang teman -teman wartawan sebar, ada 100-dan laporan tapi yang bisa dibuktikan 2-3 sampai 4, kami tindak lanjuti non aktif pemberhentian langsung dipecat,” kata Amran, Senin (28/10/2024).
Amran menyebutkan , oknum pejabat Kementan itu mengaku tidak meminta tetapi diberikan fee Rp500 juta, tapi yang masuk berdasarkan laporan sebesar Rp 700 juta.
Namun, dia tidak menyebut secara rinci direktur mana yang dicopot, dan proyek apa yang dilakukan oknum pejabat tersebut.
“Fee lagi. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan,” jelasnya.
BACA JUGA: Andi Amran Copot 4 Pejabat Kementan yang Doyan Suap, Kantongi 10 M Lebih
Amran menegaskan pentingnya kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh dan langkah hukum yang tepat.
“Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden, yang menginginkan Kementerian beroperasi dengan professional dan transparan. Gagasan besar Presiden adalah mencapai swasemabada pangan, dan ini menjadi fokus kita semua untuk diwujudkan secepat mungkin,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kementan juga akan memproses kasus itu melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan apparat penegak hukum.
Dia berharap, Tindakan tegas ini bisa menjadi contoh bagi semua pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Karena, komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi.
“Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan public dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” ucapnya.
(Agus/Budis)
