JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan, mekanisme mutasi jabatan di lingkungan militer murni berdasarkan kebutuhan orgnisasi dan pergiliran dinas (tour of duty).
Ia menjelaskan menyoal mutasi prajurit, termasuk penyesuian rencana mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, telah menjalani proses sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
“Setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” tegas Kapuspen, dikutip Minggu (04/05/2025).
Dijelaskan pula, Panglima TNI Jenderal Tni Agus Subiyanto secara resmi mentapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo direncanakan mengisi jabatan sebagai staf Angkatan Darat (KSAD).
Melalui penyesuain itu, Kunto tetap menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkogabwihan) I.
BACA JUGA:
Anak Try Sutrisno Batal Dimutasi, TNI: Bukan Soal Isu Pemakzulan Gibran
Letjen Kunto Batal Dimutasi, TB Hasanuddin Prihatin TNI Digoyah Politik!
Di sisi lain, menurut Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai, keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi Letnan Jenderal Kunto beserta perwira tinggi lainnya sarat dengan unsur politis. Meski, hal itu telah dibantah.
“Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu,” kata Hendardi dalam keterangannya, Sabtu (04/05/2025).
Hendradi menekankan, dengan adanya insiden ini, tentunya harus menjadi pelajaran. Seharusnya, kata Hendradi, TNI bukan menjadi kepentingan politik.
“TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hendradi, juga berpotensi menggerus kepercayaan publik. Selain dicurigai dilakukan tanpa melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti.
“Hanya dalam sehari, Panglima TNI yang sama lalu menganulir keputusannya sendiri. Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan,” ungkapnya.
(Saepul)
