BOGOR, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut perubahan lanskap di kawasan Puncak, Bogor, sebagai penyebab utama banjir dan longsor yang terjadi belakangan ini. Kawasan yang seharusnya dipenuhi pepohonan itu justru kini didominasi oleh bangunan, vila, dan fasilitas wisata.
Dalam video Instagramnya yang diunggah pada Senin (3/3/2025), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa area puncak perbukitan atau gunung itu seharusnya diisi pepohonan.
Namun yang terjadi di pegunungan kawasan Puncak Bogor saat ini di bagian puncaknya telah dipenuhi dengan bangunan, tempat wisata, vila, dan sejenisnya.
“Ayo, berani tidak kita bersama-sama menyulap Puncak kembali menjadi kawasan hijau, bukan kawasan beton?” tantang Dedi Mulyadi dalam video tersebut.
Dedi menegaskan pentingnya konservasi lingkungan dan mengajak seluruh pihak untuk bergerak menanam pohon tanpa perlu seremonial yang berlebihan.
“Saya sudah minta Kepala Dinas Kehutanan Jabar menyiapkan ratusan ribu, bahkan jutaan pohon untuk segera ditanam. Gerakkan petani dan warga untuk menanam pohon. Setiap warga nanti akan mendapat hak mengelola,” jelasnya.
Evaluasi Tata Ruang dan Moratorium Pembangunan
Merespons hal tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak Bogor bersama pemerintah pusat.
Langkah ini memungkinkan dilakukannya moratorium pembangunan untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang semakin parah.
“Kami akan mengevaluasi tata ruang di Puncak Bogor. Jika diperlukan, moratorium pembangunan akan dilakukan untuk memulihkan kawasan ini,” tegas Dedi.
Dedi juga mengingatkan agar masalah lingkungan tidak hanya menjadi perhatian saat musim hujan tiba. “Jangan hanya ribut saat banjir datang, lalu lupa ketika musim kemarau. Mari kita selesaikan masalah ini sampai tuntas,” tandasnya.
BACA JUGA
Bandung Timur Jadi Titik Banjir di Kota Bandung
Cegah Banjir Jabodetabek, Dedi Mulyadi: Perlu Konsep Terpadu Tata Kawasan Puncak
Dampak Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan di Puncak Bogor telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor.
Kawasan yang semula menjadi daerah resapan air kini kehilangan fungsinya akibat pembangunan yang masif.
Walhi Jabar mencatat, alih fungsi lahan di Puncak Bogor banyak terjadi di kawasan perkebunan yang dikelola oleh PTPN VIII. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan harus segera dihentikan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
(Aak)
