JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, buka suara menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah organisasi sekolah swasta terkait kebijakan penambahan kuota rombel (rombongan belajar) jenjang SMA Negeri.
Dedi menyatakan, dirinya bahagia karena digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakannya rombel siswa SMA Negeri ditambah dari 36 siswa menjadi 50 siswa per kelasnya, hingga dianggap merugikan sejumlah sekolah swasta.
“Gugatan PTUN kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan dan bagi saya sangat berbahagia digugat,” kata Dedi saat usai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Kamis (7/8/2025).
Ia mengklaim, gugatan ke PTUN menjadi bukti bahwa dirinya sebagai gubernur Jawa Barat telah bekerja. Ia juga menyebut gugatan tersebut menyasar kebijakannya untuk menyelamatkan anak yang putus sekolah.
“Itu mencerminkan bahwa gubernur Jawa Barat bekerja. Dan di situ ingat lho, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah,” kata dia.
Gugatan dengan nomor register 121/G/2025/PTUN.BDG ini, dilayangkan oleh 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat, antara lain Forum Kepala Sekolah Sma Swasta Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Badan Musyawarah, Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, Badan Musyawarah, Perguruan Swasta Kabupaten Garut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi.
Perkara yang dilayangkan sejumlah organisasi sekolah swasta di Jawa Barat, terhadap Dedi Mulyadi diketahui telah memasuki proses dismissal atau pemeriksaan objek perkara di PTUN Bandung.
Tim Kuasa Hukum 8 organisasi sekolah swasta, Alex Edward mengatakan, tujuan gugatan adalah meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menambah kuota siswa jenjang SMA negeri jadi 50 orang per rombel dibatalkan atau dicabut.
Sebab, sekolah-sekolah merugi lantaran sepi. Guru-gurunya yang sudah terverifikasi pun jadi tak dapat memenuhi memenuhi jam pelajaran karena siswa SMA di sekolah menurun.
“Dalam gugatan itu kan salah satu poinnya unsurnya kan harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan Gubernur ini,” katanya, usai menghadiri tahapan dismissal di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/8).
“Nah, penerimaan sekolah baru di sekolah ini ya menjadi kendalanya itu berkurang,” imbuh dia.
Baca Juga:
Perkelahian Pelajar di Lebak Bikin Geger, Dedi Mulyadi Sarankan Lagi Pembinaan Ala Barak Militer
Seperti diketahui, Dedi Mulyadi meluncurkan kebijakan penambahan kuota di jenjang SMA negeri menjadi 50 siswa per rombel tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Dia pun mengklaim sejak dikeluarkannya kebijakan itu, pemerintah provinsi Jawa Barat telah menyelamatkan sekitar 47.000 anak dari putus sekolah.
Pada perubahan anggaran tahun 2025, kata dia, pihaknya juga telah mengalokasikan dana buat sejumlah keperluan sekolah anak-anak tersebut, seperti pakaian seragam dan sepatu.
“Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan ya enggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan itu hak setiap warga negara,” ucap dia.
Turunnya Penerimaan Siswa Baru di Swasta
Dedi mengatakan, pihaknya akan memastikan penyebab turunnya penerimaan siswa baru pada sekolah swasta.
Adapun menurut data yang dia miliki, tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta telah mengalami penurunan sejak 3 sampai 4 tahun terakhir. Kemudian hal ini juga menurut dia dipengaruhi oleh sekolah swasta tumbuh bertambah.
“Ya kan tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah nanti kita lihat di petakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu,” ujar dia.
“Nanti kita lihat di peta data itu,” imbuhnya.
Nantinya, kata dia, peta data tersebut dapat disampaikan di meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Di sisi lain, dia mengatakan tengah berupaya melakukan percepatan proses pembangunan ruang kelas baru pada sekolah negeri yang menampung siswa hingga 50 orang dalam per rombel.
Pembangunan sekolah baru, kata dia, bakal dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat, terutama di kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Dedi menilai, masih kurangnya sekolah di sejumlah wilayah Jawa Barat, lantaran pemerintah Jawa Barat terdahulu belum begitu memprioritaskan sektor pendidikan.
“Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan.Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi,” katanya.
