Dalam 2 Bulan Bawaslu KBB Tangani 3 Laporan Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang Desember 2023 hingga Januari 2024. (Tri/ Teropong Media)

Bagikan

BANDUNG, TM.ID: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang Desember 2023 hingga Januari 2024.

Berdasarkan LHP, sedikitnya ada tiga laporan yang terindikasi melanggar aturan pada masa kampanye Pemilu 2024 mulai dari sengketa antar peserta Pemilu 2024 hingga adanya dugaan dukungan caleg dari kalangan ASN.

“Penyelesaian sengketa  antar peserta pemilu (PSAP) selama masa kampanye Pemilu 2024, seperti pelanggaran sudah didelegasikan ke teman-teman Panwascam,” kata Ketua Bawaslu KBB, Riza  Nasrul Falah Sopandi dalam Konferensi Persen Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye pada Pemilu 2024 di Sekretariat Bawaslu KBB, Selasa (30/1/2024).

BACA JUGA: Dugaan Ridwan Kamil Lakukan 2 Pelanggaran Soal Pemilu 2024, Ini Kata Bawaslu

Terkait penanganan APK, jelas Riza, sejak 3 Januari 2024 pihaknya sudah membentuk kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan Satpol, Dinas Perhubungan (Dishub) KBB dan stakeholder terkait.

Selain itu, secepatnya pihaknya bakal merumuskan pola penindakan pelanggaran saat masa tenang.

“Kita masih merancang pola-pola penindakan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2023 terkait penurunan APK secara mandiri oleh masing-masing parpol. Kita juga sudah tiga kali memberikan imbauan terkait APK dan satu lagi bakal dilakukan saat menuju masa tenang dengan melayangkan surat kepada tiap Parpol,” jelasnya.

Kordiv P2HM Bawaslu KBB, Ridwan Raharja menambahkan, Divisi Pencegahan telah melakukan upaya yang bersifat koordinasi dan tertulis berupa imbauan yang sudah disampaikan kepada Pj Bupati Bandung Barat, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingg kepala desa (Kades) se-KBB.

“Langkah tersebut dilakukan melalui Panwascam yang kemudian diturunkan ke desa di seluruh Bandung Barat,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB sebagai lembaga yabg menanungi pembinaan kepala desa.

Termasuk, berkoordinasi dengan BKPSDM KBB untuk turut melakukan upaya pengawasan netralitas ASN sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB), seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja.

“Semuanya sudah diturunkan dalam beberapa kebijakan oleh masing-masing lembaga dan kementerian. Sedangkan, Bawaslu RI sudah mengintruksikan pencegahan netralitas ASN di wilayah masing masing sesuai tingkatan,” paparnya.

Tak hanya itu, Bawaslu KBB juga bakal meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder terkait netralitas ASN ini hingga masa kampanye berakhir pada 10 Februari 2024. Termasuk, TNI-POLRI.

“Kemudian, khusus APK kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait yang masuk dalam struktur Pokja Pengawasan Kampanye,” sambungnya.

BACA JUGA: TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Paslon 2 ke Bawaslu Jabar: Sangat Membahayakan

Ridwan pun memastikan pihaknya juga telah melakukan upaya-upaya kesepahaman dengan Dishub, Satpol PP dan Bakesbangpol KBB dalam melakukan pengawasan di masa kampanye ini.

“Langkah penertiban APK ini tentunya akan kita koordinasikan dengan dinas terkait,” tandasnya.

(Tri/Masnur)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
BPBD Dorong Masyarakat Fungsikan Kembali Kentongan
BPBD Dorong Masyarakat Fungsikan Kembali Kentongan
Program DAKOCAN
Program DAKOCAN Pemkab Cirebon, 420 Ribu KIA Telah Dicetak
Pelaku penipuan online
Sindikat Penipuan Online di Sidrap Terbongkar, 40 Pelaku Ditangkap Kodam XIV/Hasanuddin
Bupati Bandung Minta BGN Segera Tentukan Lokus SPPG
Bupati Bandung Minta BGN Segera Tentukan Lokus SPPG
pembekuan sel telur
Luna Maya Lakukan Pembekuan Sel Telur, Cek Manfaatnya!
Berita Lainnya

1

Bupati Cirebon Luncurkan Program 'DAKOCAN'

2

Kota Bandung Perlu Bangun Sistem Pangan Berkelanjutan

3

LSI: Kepala Daerah di Jabar Harus Ikuti Langkah Bupati Bandung Terjemahkan Program Presiden

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

UKRI Lakukan Kunjungan ke Teropong Media, Bahas Evaluasi Magang dan Peluang Kolaborasi
Headline
ijazah jokowi
Pengunggat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka, Kasus Pemalsuan!
Aleix Espargaro
Kembali ke Lintasan MotoGP Sebagai Wildcard Honda, Aleix Espargaro Mengaku Gugup
Gempa Bumi Guncang Cilacap Jateng
Gempa Bumi M 3,4 Guncang Cilacap Jateng
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 18 April 2025
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 25 April 2025

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.