BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh unggahan yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menindak kepala daerah terpilih yang sulit diajak bekerja sama termasuk saat pelatihan Retret.
Sebuah video yang diunggah di platform X menampilkan judul provokatif: “Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP Yang Tak Ikut Retret Silahkan Mundur”.
Unggahan tersebut menampilkan cuplikan pidato Presiden Prabowo dengan pernyataan sebagai berikut.
“Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini. Dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak.”
Lantas, benarkah klaim yang menyebut Prabowo meminta kader PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur? Berikut hasil penelusuran tim cek fakta.
Penelusuran Fakta
Tim Cek Fakta Teropongmedia.id menemukan bahwa video yang beredar tersebut memiliki kemiripan dengan video yang diunggah oleh Kompas di YouTube dengan judul “Prabowo: Siapa yang “Ndablek” Akan Ditindak”.
Dalam video aslinya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada 5 Februari 2025.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya disiplin dan kerja sama dalam pemerintahan yang bersih. Namun, tidak ada pernyataan yang secara spesifik menyebut kepala daerah dari PDIP atau mengaitkan pidato tersebut dengan retret yang diadakan.
Penelusuran lebih lanjut di mesin pencarian Google dengan kata kunci “Presiden Prabowo Subianto Meminta Kepala Daerah dari PDIP Yang Tak Ikut Retret Silahkan Mundur” juga tidak menemukan berita resmi dari sumber kredibel yang memuat klaim tersebut.
BACA JUGA:
CEK FAKTA: Klaim Pembuatan dan Perpanjangan SIM-STNK Gratis
CEK FAKTA: di Balik Video “Bagi-Bagi Uang” ke Demonstran Aksi Indonesia Gelap
Sebagai tambahan, menurut Antara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membantah isu tersebut.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025 akan diberikan kesempatan untuk mengikuti acara serupa pada gelombang berikutnya.
“Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Bima Arya, dikutip dari Antara.
Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan bukti bahwa Presiden Prabowo meminta kepala daerah dari PDIP yang tidak mengikuti retret untuk mundur dari jabatannya. Video yang beredar telah dipotong dan diberi narasi yang menyesatkan.
Oleh karena itu, klaim yang beredar tersebut dapat dikategorikan sebagai hoaks. Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya agar tidak termakan berita bohong atau disinformasi.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
