BPS Temukan 1,9 Juta KPM Bodong, DTSEN Jadi Acuan

Penulis: raidi

Bansos
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (Instagram/@bps_statistics)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ternyata tidak berhak mendapat bantuan sosial (bansos) karena tergolong keluarga mampu.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan temuan ini terungkap usai pihaknya melakukan pengecekan langsung penerima bantuan di lapangan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

“Kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” kata Kepala BPS Amalia saat jumpa pers setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (2/6/2025).

Sebanyak 1,9 juta KPM tersebut telah dikeluarkan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penerima bantuan dan ditetapkan menjadi kelompok yang tidak berhak menerima bansos dari pemerintah.

Amalia menjelaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai dari periode Triwulan II/2025 akan mengacu kepada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

“Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Amalia.

Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial (bansos) kecuali mengacu pada data DTSEN.

Baca Juga:

CEK FAKTA: Link Bansos Rp1,5 Juta dari Kemensos

Cair Bulan Juni, Ini Syarat Penerima BSU 2025

DTESN merupakan sistem data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data sosial dan ekonomi yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Amalia menambahkan data-data terkait KPM yang masuk dalam DTSEN telah diverivikasi oleh BPS.

Dalam proses verifikasi data KPN ini, BPS bekerja sama dengan Kementerian Sosial, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Maka, setelah kami lakukan berbagai validasi, dan juga kami lakukan verifikasi bersama BPKP, maka ada 20,3 juta KPM (keluarga penerima manfaat), saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP,” kata Amalia.

Dari 16,5 juta data yang telah diverifikasi, sebanyak 14,3 juta KPM masuk desil 1 atau kategori keluarga dengan tingkat kesejahteraannya terendah secara nasional.

“Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujar Amalia.

DTSEN kini ditetapkan menjadi acuan utama program bantuan sosial pemerintah. Penggunaan DTSEN diharapkan dapat memastikan bantuan lebih tepat sasaran, mengurangi kesalahan distribusi, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

(Raidi/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
ppp rommy
Jelang Muktamar PPP, Rommy Malah Didemo Kader!
Manajemen Persib Pastikan Pemain Baru Segera Tiba
Manajemen Persib Pastikan Pemain Baru Segera Tiba
Persib Bandung Akan Jalani Pemusatan Latihan di Luar Negeri
Persib Bandung Akan Jalani Pemusatan Latihan di Luar Negeri
Persib Umumkan Masa Depan Tyronne del Pino 
Persib Umumkan Masa Depan Tyronne del Pino 
Farhan Lantik Iskandar Zulkarnain Jadi Sekda Kota Bandung, Tiga Tugas Berat Menanti!
Farhan Lantik Iskandar Zulkarnain Jadi Sekda Kota Bandung, Tiga Tugas Berat Menanti!
Berita Lainnya

1

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas Raih Juara di Ajang Padjadjaran Public Relations Fair (PPRF) 2025

2

Suasana Asri di Pesawahan Kaki Gunung Malabar

3

Menteri PKP Apresiasi Langkah Cepat Gubernur Jabar Dalam Pembangunan Perumahan Rakyat

4

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

5

Greenpeace Sebut Tambang Nikel Ancam Laut Raja Ampat, Begini Respon Bahlil
Headline
sejarah jam malam
Sejarah Kelam Jam Malam, dari Abad Kegelapan hingga Era Dedi Mulyadi
Penambangan Nikel Raja Ampat
Respon Penambangan Nikel Raja Ampat, Menpar Dorong Industri Ekstraktif Kedepankan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan
Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya
Legislator Kritik Keras Penambangan Nikel Raja Ampat Papua Barat Daya, Melanggar Regulasi!
jemaah haji indonesia
Suhu Arafah Capai 50 Derajat, Jemaah Haji Indonesia Dilarang Keluar Tenda Saat Wukuf

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.