JAKARTA.TM.ID: Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar menyoroti janji yang disampaikan dalam deklarasi Capres Cawapres Prabowo – Gibran sebelum mendaftar ke KPU.
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan beberapa program yang dinilai menjadi keunggulannya dalam Pilpres 2024 kepada publik. Program itu jadi janji Gibran kalau dirinya terpilih jadi Wakil Presiden RI.
Adapun program unggulan yang disebutkan oleh pria yang kini menjabat Wali Kota Solo itu adalah Dana Abadi Pesantren, kredit start up milenial, Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting.
Timboel menyebutkan, bahwa usulan program unggulan yang disampaikan anak suung Presiden Jokowi itu tidak ada yang baru. Dana Abadi Pesantren adalah mandat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
“Program ini baru berjalan dan tentunya di 2023 ini Pemerintah sudah menjanjikan alokasi Rp. 250 Miliar untuk Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan,” kata Timboel kepada Teropong Media.id, Kamis (26/10/2023).
BACA JUGA: Tips Mudah Mengurus Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang Hilang
Persoalan pendidikan selama ini adalah tingkat pendidikan Angkatan kerja kita yang masih didominasi (56 persen) oleh lulusan SMP ke bawah (BPS : Profil Ketenagakerjaan di Februari 2022).
“Selama Sembilan tahun memimpin, Pak Jokowi belum mampu menaikkan tingkat pendidikan Angkatan kerja kita secara signifikan, padahal tiap tahun digelontorkan 20 persen APBN untuk pendidikan. Di periode Presiden ke depan diharapkan tingkat pendidikan Angkatan kerja kita bisa didominasi oleh minimal lulusan SMA,” katanya.
Berkaitan dengan kredit startup, menurutnya persoalan industry startup dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yakni masalah permodalan, masalah regulasi, masalah pasar, masalah strategi, hingga masalah sumber daya manusia (SDM), dan masalah terkait fasilitas.
“Jadi tentunya seluruh faktor masalah ini bisa diatasi secara simultan, bukan hanya masalah kredit semata.
Sebenarnya untuk masalah kredit, sebaiknya dikaitkan saja dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dialokasikan pemerintah dengan bantuan penyaluran dari bank pemerintah. Menaikan jumlah KUR yang akan disalurkan dan bunganya diturunkan menjadi tuga persen (dari Bank penyalur) agar benar-benar sektor usaha mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan.
“Saya nilai tidak perlu ada spesifikasi kredit untuk star up tetapi berikan kredit secara terbuka dan proporsional kepada segala sektor usaha, dengan memperhatikan resiko usaha. Usaha star up termasuk yang beresiko karena mengandalkan tekhnologi yang kerap kali berganti,” ungkap Timboel.
Berkaitan dengan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia ada yang harus diketahui bahwa KIS itu nama kartu untuk seluruh rakyat Indonesia peserta JKN. Sehingga tidak ada nama kartu berbeda untuk program yang sama yaitu program JKN. Nama KIS diberikan oleh Presiden Jokowi dan tidak ada masalah tentang nama kartu itu.
“Jadi tidak perlu dibeda-bedakan. Kalau dibedakan nanti ada lagi kartu KIS miskin, KIS bayi, KIS Disabilitas, dsb. Ini akan membingungkan,” jelasnya.
Yang terpenting dan seharusnya diperjuangkan yakni memberikan pelayanan kesehatan yang lebih kepada masyarakat rentan seperti lansia, orang miskin, bayi baru lahir, disabilitas dan hal lainnya. Tentu saja semua itu mengacu kepada Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang mengamanatkan perlakuan dan perlindungan lebih bagi Masyarakat rentan berkenaan dengan kekhususannya.
Dirinya juga menjelaskan kalau perlakuan dan perlindungan lebih yang harus diberikan semisal pengecekan ksehatan rutin melalui teleconsulting, obat diantar ke rumah, home care, penjemputan dan mengantar oleh ambulans sampai ke rumah bila harus dirawat inap, dsb.
Pelayanan ini sangat diharapkan karena khusus dan keterbatasan yang dimiliki kelompok rentan tersebut. Selama ini Presiden Jokowi tidak mengatur tentang hal tersebut dalam Peraturan Presiden tentang JKN. Sehingga semua peserta diperlakukan sama, padahal ada kelompok Masyarakat yang memiliki kekhususan dan keterbatasan.
BACA JUGA: Hasil Tes Kesehatan Peserta Pilpres 2024 Diterima KPU Besok
“Jadi ke depan harus dirancang regulasi yang memastikan adanya perlakuan dan perlindungan lebih bagi masyarakt rentan dalam hal pelayanan Kesehatan,” begitu katanya.
Selain itu Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting sebagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sudah sepatutnya Kemenkes RI berperan untuk semua rakyat Indonesia. Kesehatan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan itu.
Kata dia, tidak perlu diatur menggunakan kartu karena akan berdampak terhadap pada administrasi pelayanan ke seluruh Ibu yang sedang mengandung calon bayi dan bayi yang baru lahir.
“Jangan sampai ada Ibu yang tidak memiliki kartu tersebut, tidak bisa mengakses layanan kesehatan untuk pencegahan stunting,” tegasnya.
Laporan wartawan Jakarta : Agus Irawan
