BANDUNG,TM.ID: Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triyadi Machmudin resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bey ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan Gubernur Jawa Barat yang kosong, usai jabatan yang diemban Ridwan Kamil berakhir.
Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna berharap program kerja sebelumnya bisa dilanjutkan pejabat baru.
“Kami ucapkan selamat kepada bapak Bey yang dilantik jadi Pj Gubernur Jabar. Tentunya kami berharap program yang sudah berjalan bisa diltindaklanjuti beliau,” kata Ema Sumarna, pada Selasa (5/9/2023).
Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya ada dua hal yang menjadi harapan Pemkot Bandung, dan kelak menjadi perhatian Pj Gubernur Jawa Barat. Bukan hanya soal darurat sampah, dorongan percepatan pembukaan akses tol KM 149 pun diharapkan bisa jadi perhatian.
“Ada dua hal yang kami harapkan jadi perhatian pak Pj. Pertama, darurat sampah, karena hingga saat ini (TPAS) Sarimukti masih belum maksimal. Kemudian kami juga berharap percepatan pembukaan akses KM 149 Gedebage,” ungkap Ema.
BACA JUGA: Tito Karnavian Tegas Minta Semua Pj Gubernur Netral Jangan Main Politik
Mengenai akses KM 149, Ema mengakui masalah tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Bandung tidak bisa mengambil kebijakan terkecuali dikomandani oleh pemerintah provinsi.
“Kalau saya harapannya ya pak Pj Gubernur bisa mendorong KM 149 harus tuntas karena itu mah kebutuhan ya. Sambungkan sampai ke jalan Soekarno-Hatta. Memang itu otoritasnya ada di pusat ya, tetapi suara daerah kan ada di pak Gubernur,” ucap Ema.
Jika memang kemudian akses tol KM 151 juga, hal itu pun ada lintas pemerintahan kota dan kabupaten.
“Artinya masih jadi kewenangan pemerintah Provinsi juga,” lanjut Ema.
Berkenaan dengan status darurat sampah, Ema mengatakan, kondisi kedaruratan dan keterbatasan penanganan sampah kota Bandung masih berlangsung. Ini disebabkan keterbatasan TPAS Sarimukti yang belum kembali normal.
“Kami masih terus melakukan berbagai upaya mengenai kedaruratan sampah ini, termasuk menggali lubang-lubang untuk sampah organik di sejumlah tempat. Tetapi Sarimukti tetap menjadi pilihan utama. Kami harap pak Pj Gubernur menjadikan ini sebagai prioritas supaya lebih cepat selesai,” kata Ema
BACA JUGA:Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkot Bandung Perkuat Peran Puspel PP
“Artinya, optimalisasi penanganan Sarimukti itu effort nya harus lebih besar baik secara teknis ataupun non teknis,” tambahnya.
Selain upaya yang lebih gencar di Sarimukti, Ema pun berharap dalam kondisi darurat seperti saat ini, keberadaan TPPST Legok Nangka patut dipertimbangkan sebagai solusinya kedaruratan.
“Walaupun sebelumnya oleh pak Ridwan Kamil itu terinformasikan perlu waktu dua tahun untuk jangka panjang,” ujarnya
Ema pun berharap ada perubahan kebijakan atau apapun terkait Legok Nangka dalam situasi kedaruratan sampah seperti saat ini.
“Pak Pj Gubernur kan nanti pasti memanggil kepala DLHK Provinsi untuk masalah ini. Ya dalam kondisi darurat harus berfikir taktis lah. Sampah itu tiap hari terus di produksi. Kami juga, apa yang bisa ditangani, ya itu aja yang kita ambil. Daripada kita tidak ada jalan keluar sama sekali,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Masnur)
