BMN: Penembakan PMI di Malaysia Terjadi Karena Negara Gagal Berikan Lapangan Kerja, Kemenaker Harus Bertanggung Jawab!

Penembakan PMI Di Malaysia Terjadi Karena Negara Gagal Memberikan Lapangan Kerja
Ilustrasi- Pekerja Migran Ilegal (RRI)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Umum Buruh Migran Nasional (BMN), Adi Kurniawan menilai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang kehilangan nyawa di negara tujuan mereka bekerja seperti kasus penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia belakangan ini karena pemerintah Indonesia dalam hal ini kementerian ketenagakerjaan gagal dalam menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyatnya.

“Sehingga menurut saya menjadi wajar mereka berangkat kerja di luar negeri secara ilegal dengan berbagai resiko bahkan harus kehilangan nyawa karena pemerintah Indonesia yang gagal dalam menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat,” ujar Adi lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/25).

Adi mengatakan seharusnya kemenaker ikut bertanggung jawab terhadap kasus penembakan WNI di Malaysia yang baru-baru ini terjadi. Bukan justru melimpahkan ke kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI) dan kementerian luar negeri.

“Menurut saya justru yang harus bertanggung jawab penuh itu seharusnya kemenaker bukan saja KP2MI dan Kemenlu. Karena kementerian itulah sumber dari segala masalah,” kata Adi.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia sedang dihadapi berbagai PHK massal di sejumlah perusahaan.

“Dampak kongkritnya jelas membuat angka jumlah pengangguran terus meningkat sehingga hal itulah yang membuat banyak masyarakat jadi memilih kerja di luar negeri meskipun menggunakan jalur ilegal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) ini juga menilai Kemenaker yang saat ini dipimpin oleh Yassierli sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Justru sebaliknya, kemenaker semakin kesini semakin tidak jelas arahnya. Permasalahan PMI ilegal tetap marak, jumlah PHK terus bertambah dan pengangguran terus meningkat dalam setiap tahunnya. Lalu kemenaker ini dibentuk untuk apa?,” ucap Adi.

Adi meminta kemenaker dikembalikan sesuai fungsinya sebagai lembaga yang mengatur dan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Dirinya juga meminta Yassier beserta wakil menterinya Immanuel Ebenezer (Noel) tidak berperan seperti pemadam kebakaran.

“Kembalikan fungsi kemenaker dan jangan jadikan lembah ini seperti lembaga pemadam kebakaran, bekerja lah secara serius untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pansos dan makan gaji buta, stop PMI di bunuh dan disiksa di luar negeri, stop PHK Massal dan tuntaskan jumlah pengangguran di republik ini, jika tidak jangan sampai kami geruduk kemenaker,” tandasnya.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

3

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

4

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi

5

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian