JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) memperingatkan potensi bencana ekologis berskala besar bisa terjadi di wilayah Jawa Barat. Ancaman tersebut bisa setara dengan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bahkan lebih buruk jika kerusakan lingkungan terus meningkat.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang menegaskan, bahwa Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi.
Menurutnya, Jabar menghadapi ancaman lengkap mulai dari banjir bandang, longsor, tanah amblas, letusan gunung berapi, puting beliung, hingga potensi tsunami.
“Bencana ekologis dapat terjadi dengan kemungkinan yang sama di Jawa Barat. Bahkan alam bisa bereaksi lebih ekstrem untuk mengingatkan kita semua,” ujar Wahyudin, Selasa (2/12/2025).
Ia menilai pemerintah pusat maupun daerah belum menunjukkan upaya serius dalam pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Banyak sektor yang dinilai tidak tersentuh penegakan hukum maupun rehabilitasi. Salah satu contohnya adalah 54 izin usaha pertambangan yang masa berlakunya habis pada 2023, namun tidak pernah ditertibkan meski aktivitas operasi diduga masih berlangsung.
Selain persoalan izin kadaluarsa, Walhi Jawa Barat mencatat lonjakan tambang ilegal sepanjang 2024. Total terdapat 176 titik usaha tambang tanpa izin. Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, masing-masing 48 titik. Disusul Kabupaten Bandung 37 titik, Bogor 23 titik, Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik, dan Cirebon 7 titik.
Wahyudin juga menyoroti penyusutan tutupan hutan yang terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. Walhi menemukan penurunan hingga 43 persen dari total kawasan hutan Jawa Barat dalam periode 2023–2025. Penyusutan terbesar terjadi pada kawasan yang dikelola Perum Perhutani, termasuk area yang berstatus hutan lindung dan hutan produksi.
Menurut temuan Walhi, banyak kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi tambang, lokasi wisata, area properti, KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus), hingga proyek geotermal pemerintah.
Kondisi serupa didapati di kawasan yang dikelola BBKSDA, yang disebut mengalami penurunan kualitas konservasi karena pembangunan proyek strategis nasional dan pengembangan Taman Wisata Alam (TWA).
“Kawasan konservasi terus berkurang. Bahkan terdapat bangunan di dalam area konservasi, dan itu sangat disayangkan,” ucap Wahyudin.
Baca juga:
Miris, Desa Kanekes Baduy Belum Pernah Tersentuh Dana Desa
Tanggul Anak Sungai Citarum Jebol di Margaasih Bandung, 2 Mobil Hanyut
Ia menjelaskan, bahwa alih fungsi kawasan imbuhan air atau daerah resapan juga meluas. Banyak lahan persawahan dan area serap air berubah menjadi kawasan perumahan, industri, dan wisata.
Walhi menilai penyusutan tersebut dapat mencapai 20 hektare per tahun karena penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang terus dilakukan pemerintah.
“Walhi juga menyatakan bahwa ada dugaan keterlibatan pemerintah dalam melegitimasi kerusakan lingkungan. Hal ini terlihat dari banyaknya izin yang diberikan di kawasan yang seharusnya dijaga,” ujarnya.
Disebutkan pula bahwa hingga kini lahan kritis seluas 900 ribu hektare di Jawa Barat belum tersentuh program reboisasi maupun restorasi yang memadai.
Walhi menilai ketiadaan pemulihan hutan menambah risiko bencana ekologis yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa kondisi hutan di provinsi tersebut berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Ia menyebut kerusakan hutan telah mencapai 80 persen, memperkuat peringatan Walhi mengenai risiko bencana skala besar di Jawa Barat.
“Di Jawa Barat, hanya sekitar 20 persen hutan yang masih dalam kondisi alami, sementara 80 persen lainnya dalam keadaan tidak baik,” kata Dedi dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa.
