BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memiliki substansi jelas dan justru memperpanjang penderitaan masyarakat.
Tidak hanya itu, BEM UI juga menolak kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Melalui akun resminya, BEM UI juga menyoroti kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sejumlah kebijakan publik lain yang dianggap tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sikap BEM UI terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran
BEM UI menyampaikan beberapa tuntutan terkait kebijakan efisiensi anggaran, di antaranya:
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran dan dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
- Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
- Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis atau pemotongan yang merugikan.
- Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Pelayanan Publik
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Dyah Mutiarin, menilai pemangkasan anggaran sebesar 22 persen berpotensi mengganggu layanan publik dasar. Ia menyoroti kementerian yang menangani pendidikan, infrastruktur, dan sektor pelayanan dasar lainnya sebagai pihak yang terdampak kebijakan tersebut.
“Efisiensi anggaran harus dipertimbangkan kembali. Apakah pemangkasan ini dilakukan pada sektor yang tepat?” ujar Arin, mengutip laman resmi UMY.
Menurutnya, pemangkasan ini berkaitan dengan kebutuhan besar anggaran untuk menjalankan program MBG. Namun, ia mengkritik langkah pemerintah yang memangkas anggaran sektor pendidikan dan kesehatan demi mendanai program tersebut. Menurutnya, pemangkasan di sektor kesehatan bisa menghambat layanan dasar, terutama dalam menangani stunting dan penyakit lainnya.
Alternatif Solusi Efisiensi Anggaran
Arin menilai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah kurang bijak dan seharusnya ada solusi alternatif. Ia menyarankan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor jasa untuk meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, program MBG bisa diterapkan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebelum diperluas ke wilayah lain.
Ia juga menyarankan agar efisiensi anggaran dievaluasi dengan mempertimbangkan mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memiliki alokasi wajib dan tidak boleh dipangkas. Selain itu, implementasi program MBG harus dikaji ulang melalui need assessment untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Prabowo Geram dengan Ulah Para ‘Raja Kecil’ Penjegal Efisiensi Anggaran, PDIP Bereaksi!
Arin menyampaikan masyarakat kemungkinan tidak akan keberatan apabila program makan bergizi gratis difokuskan untuk daerah 3T dan kantong kemiskinan. Namun, ia mengkhawatirkan efisiensi anggaran yang diterapkan pada sektor pelayanan dasar dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
(Virdiya/Usk)
