JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dilantik untuk mundur dari jabatannya.
Hal itu diungkap dalam orasi BEM UI saat menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru menyatakan, pihaknya mengecam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kontroversial saat menanggapi tuntutan rakyat 17+8.
BEM UI menilai, pernyataan Purbaya sangat menyakiti perasaan rakyat.
“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat,” kata dia.
BEM UI juga menyayangkan, Presiden RI Prabowo Subianto justru salah dalam memilih pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
“Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja,” sambungnya.
Selain itu, BEM UI juga mengkritisi pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto yang menyebut jika tuntutan rakyat 17+8 dipenuhi semua maka akan membuat repot.
Diallo menegaskan, pernyataan itu menunjukkan Wiranto tidak kompeten menduduki jabatan sebagai orang dekat kepala negara.
“Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, ‘jika semua dipenuhi repot.’ Gak usah bernegara, pak kalau repot, banyak orang yang lebih kompeten dari anda,” ucap dia.
Baca Juga:
Purbaya Targetkan Kantor LPS IKN Selesai Tahun Depan!
Tangis Sri Mulyani Pecah Usai Pamit ke Ratusan PNS di Kemenkeu
Sebelumnya, Purbaya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin, 8 September 2025.
Saat awak media meminta tanggapannya tentang gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, ia mengaku belum mempelajarinya. Meski begitu, Purbaya berpendapat bahwa tuntutan tersebut mungkin datang dari sebagian kecil rakyat.
“Tapi pada dasarnya begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/7/2025).
(Dist)
