CIREBON, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, menargetkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) paling lambat 30 Oktober 2025.
Target ini dicanangkan untuk menjamin keamanan pangan sekaligus menjaga keberlangsungan program nasional tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan komitmen pemda dalam mendukung keberhasilan program MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
“Kami dorong seluruh SPPG agar segera menuntaskan proses pembuatan SLHS,” tegas Hendra di Cirebon, mengutip Antara, Rabu (22/10/2025).
48 Dapur Ajukan Sertifikasi, 26 Masih Diproses
Hendra mengungkapkan data terkininya, hingga saat ini tercatat 48 SPPG yang telah mengajukan permohonan SLHS.
Dari jumlah tersebut, baru 22 dapur yang berhasil mendapatkan sertifikat, sementara 26 dapur lainnya masih dalam proses inspeksi oleh Dinas Kesehatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, banyak SPPG di kabupaten Cirebon yang masih harus memenuhi sejumlah catatan teknis terkait standar kebersihan dan sanitasi.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penggunaan peralatan dapur berbahan stainless steel, ketersediaan instalasi pengolahan air (IPA), alat penyedot lemak, serta tempat sampah plastik tertutup.
“SPPG yang diinspeksi masih banyak yang perlu melengkapi sarana sesuai standar. Kami mendorong semuanya agar bisa selesai sebelum tenggat waktu,” ujar Hendra.
BACA JUGA
Perpres MBG Diteken, Atur Jam Masak dan Sanksi Tegas untuk SPPG
MBG di Ciamis Rawan Keracunan, 74 SPPG Ciamis Belum Kantongi SLHS
Batas Akhir 30 Oktober, Operasi Bisa Dihentikan
Sekda itu mengingatkan batas akhir sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah 30 Oktober 2025. Pemerintah daerah tidak memberikan toleransi bagi dapur yang belum memenuhi syarat.
“Waktu tinggal sembilan hari lagi. Kalau belum punya SLHS, otomatis dapur MBG itu harus berhenti beroperasi,” tegasnya.
Hendra mengkhawatirkan, penghentian operasi SPPG akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi makanan bagi peserta didik penerima manfaat program MBG di Kabupaten Cirebon.
“Kalau distribusinya terhenti, tentu berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak kita yang selama ini sudah terbantu lewat program MBG,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan waktu, Hendra memastikan pemerintah daerah memberikan dukungan teknis dan fasilitasi penuh bagi seluruh dapur MBG agar dapat memenuhi standar higienitas.
“Awalnya kami memang tidak dilibatkan langsung, tapi sekarang kami memberikan dukungan penuh. Bagaimanapun, ini program nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” tuturnya.
Setiap SPPG di Kabupaten Cirebon ditargetkan melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat MBG.
Dengan upaya percepatan ini, pemerintah berharap dapat memastikan keamanan pangan sekaligus menjaga distribusi makanan bergizi bagi ribuan anak sekolah tanpa terhambat oleh persoalan administratif.
(Aak)
