BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan inklusif yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos).
Keterbatasan ruang di wilayah perkotaan dan banyaknya lahan yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi hambatan utama dalam penyediaan lahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya diminta Kemensos untuk menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat lengkap dengan fasilitas asrama. Namun, kondisi geografis Kota Bandung yang padat membuat permintaan tersebut sulit direalisasikan.
“Sekolah rakyat kemarin Mensos sudah ke sini. Kita memang diminta untuk menyediakan lahan sekitar 5 hektare untuk sekolah dan asrama. Nah, ini yang berat banget buat Kota Bandung,” kata Farhan, Kamis (30/10/2025).
Farhan menjelaskan, sebagian besar lahan kosong di Bandung sudah memiliki peruntukan tertentu seperti kawasan permukiman, fasilitas umum, atau ruang terbuka hijau. Sementara itu, lahan yang masih tersedia umumnya masuk zona LP2B yang tidak bisa dialihfungsikan.
“Banyak lahan kosong yang tidak bisa kita sentuh karena statusnya sawah dilindungi. Kalau pun ada yang bisa dimanfaatkan, luasnya kecil dan tidak cukup untuk kebutuhan asrama,” ucapnya.
Meski begitu, Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk tetap mencari solusi agar program Sekolah Rakyat dapat terwujud.
“Bandung mungkin kekurangan lahan, tapi semangat kami untuk memberikan pendidikan bagi semua anak tidak pernah kurang. Kita akan cari jalan terbaik agar Sekolah Rakyat bisa terwujud,” tegasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Pemkot Bandung kini tengah meninjau sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, yayasan dan lembaga sosial agar pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan tanpa melanggar aturan tata ruang.
“Kita sedang hitung kemungkinan menggunakan lahan milik Pemkot yang belum terpakai. Kolaborasi dengan pihak ketiga juga sangat mungkin dilakukan, karena manfaat program ini besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Ramah Anak, sekaligus menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayah perkotaan.
Baca Juga:
Angkot Pintar Siap Meluncur di Bandung, Sopir Jadi Pegawai Bergaji
Meski menghadapi keterbatasan lahan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus mencari solusi kreatif dan kolaboratif agar setiap anak di Kota Kembang mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, dan kami tidak akan berhenti berupaya untuk memenuhinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga rentan, putus sekolah atau mereka yang tidak tertampung di sekolah formal.
“Sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang belum masuk sekolah formal, baik SD maupun SMP. Ini bentuk penguatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Asep.
Asep menambahkan, Disdik Bandung juga memperkuat program jemput bola untuk mendata anak-anak yang belum bersekolah melalui kolaborasi dengan kelurahan, RW dan lembaga sosial masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Bandung yang tertinggal dari pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi jaring pengaman agar semua anak bisa belajar dan mendapatkan hak pendidikannya,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
