BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang inklusif, efisien, dan pro-rakyat dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (4/7/2025) malam.
Dalam forum resmi tersebut, Farhan merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dengan menyoroti sejumlah isu strategis seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif, hingga penyempurnaan layanan publik berbasis inklusi sosial.
“Digitalisasi pelayanan publik akan menjadi kunci perluasan basis pajak dan optimalisasi potensi PAD yang belum tergarap,” kata Farhan.
Baca Juga:
Wali Kota Bandung Siapkan Insentif Rp 1 Miliar, RW Aktif Dapat Bonus Tambahan
Menjawab sorotan dari Fraksi PDIP dan PKS, Pemkot menegaskan anggaran perubahan akan difokuskan pada infrastruktur dasar. Program-program seperti normalisasi sungai, sistem pengolahan sampah terpadu, dan perbaikan jalan menjadi prioritas utama untuk mengatasi banjir dan kemacetan.
“Belanja infrastruktur harus berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” ucapnya.
Untuk sektor ekonomi, Farhan menjelaskan Pemkot telah menggulirkan program padat karya serta pelatihan vokasi di tingkat kecamatan. Roadmap ekonomi kreatif pun tengah disusun, dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
“Bandung harus jadi pusat ekonomi kreatif nasional. Kita berinvestasi pada strategi yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Berbagai program sosial juga disampaikan, seperti Senandung Perdana untuk perlindungan perempuan dan anak, serta Bandung Nyaah Kaindung bagi lansia perempuan rentan. Di bidang kesehatan, Pemkot berkomitmen menjaga layanan yang inklusif, termasuk melalui pembangunan trotoar ramah disabilitas dan implementasi Universal Health Coverage (UHC).
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pun dipastikan diarahkan untuk sektor produktif, seperti kesehatan, sanitasi, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menjaga rasio belanja pegawai agar tetap di bawah 30% dari total belanja, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022. Di sisi lain, sektor sosial-keagamaan turut diperkuat melalui digitalisasi dan pelatihan untuk lembaga keagamaan seperti rumah tahfiz dan tahsin.
“Transparansi tetap jadi prinsip utama. Semua dokumen perubahan APBD 2025 dapat diakses publik melalui bandung.go.id. Kami juga melibatkan warga lewat program Akselerasi Kewilayahan yang berbasis RW,” ungkapnya.
Farhan pun mengapresiasi seluruh masukan dari fraksi DPRD dan menyatakan akan menindaklanjuti melalui forum teknis bersama Badan Anggaran DPRD.
“Dengan kolaborasi dan keberpihakan pada rakyat, kita bangun Bandung sebagai kota unggul, maju, dan inklusif,” pungkasnya. (Kyy/_Usk)
