BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Proyek ini pun kini tengah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Sudah ada anggarannya dari APBN. Itu sudah beres, bahkan sudah saya sampaikan saat rapat dengan DPR tujuh bulan lalu,” ujar Fadli Zon, Minggu (1/6/2025).
“Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana proses penulisan ulang sejarah bisa dimulai?” tambahnya.
Proses pembaruan buku sejarah Indonesia ini melibatkan tim besar yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum.
Para kontributor berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, arkeologi, geografi, dan humaniora, serta mencakup akademisi dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Fadli mengungkapkan, uji publik atas draf awal buku sejarah baru ini direncanakan berlangsung pada Juli 2025.
“Sejauh ini, target kita memang di bulan Juli akan dilakukan uji publik,” ucapnya.
Penulisan ulang sejarah Indonesia ini mengusung pendekatan Indonesia sentris, dengan cakupan materi yang luas, mulai dari periode awal peradaban, era penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era reformasi, hingga perkembangan demokrasi melalui pemilu.
Menurut Fadli Zon, pembaruan buku sejarah ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda agar lebih memahami dan menghargai perjalanan bangsanya secara objektif dan menyeluruh.
Baca Juga:
Dari Penonton Jadi Ratu Roma, Jasmine Paolini Ukir Sejarah di Italian Open 2025
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR pada Senin (26/5/2025), Kementerian Kebudayaan dan DPR sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejarawan independen dan tokoh lokal, guna menghasilkan narasi yang objektif dan representatif.
Komisi X juga mengimbau Kementerian Kebudayaan agar meningkatkan komunikasi publik terkait proses pembaruan buku sejarah ini.
Hal itu dilakukan untuk menghindari kesan bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang tunggal pemerintah.
Jika sesuai rencana, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan selesai pada Agustus 2025 dan menjadi salah satu upaya strategis dalam membentuk memori kolektif bangsa yang lebih inklusif dan berbasis fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Anisa Kholifatul Jannah)
