BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan, anggota DPRD Jawa Barat, Akhmad Marjuki, menghadiri rapat kerja bersama perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Cadin ESDM Wilayah V Sumedang, Wilayah VI Tasikmalaya, dan Wilayah VII Cirebon.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan Himpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) ini membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut masa depan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dalam paparannya, Akhmad menekankan pentingnya pengawasan izin tambang di daerah secara lebih tajam dan terukur. Ia menyebut bahwa pengelolaan sumber daya alam tak boleh hanya fokus pada eksploitasi, namun harus berpihak pada kemanfaatan rakyat.
Baca Juga:
Akhmad Marjuki Tegaskan Komitmen DPRD Jabar Kawal Transparansi Anggaran APBD 2024
Akhmad Marjuki Ungkap Fokus pada Transparansi dan Efektivitas Pembangunan
“Pengawasan harus tajam, manfaat harus nyata, dan keberlanjutan harus jadi prinsip utama,” kata Akhmad Marjuki.
Isu lainnya yang turut diangkat adalah perlindungan lingkungan di sekitar area tambang dan peran aktif perusahaan dalam menjalankan program CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bentuk komitmen pada pembangunan berkelanjutan.
Akhmad Marjuki berharap hasil dari forum ini bisa menjadi rekomendasi konkret untuk penguatan regulasi di tingkat daerah dan sinkronisasi dengan kebijakan pusat.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
