BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Akhmad Marjuki, menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja Komisi IV.
Dalam forum strategis tersebut, Akhmad Marjuki menyampaikan bahwa proses pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bukan sekadar rutinitas. Melainkan wujud dari tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan dana publik benar-benar dikelola secara efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif,” ujar Akhmad Marjuki.
Evaluasi Menyeluruh Kinerja Anggaran 2024
Raker ini difokuskan pada pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2024. Proses ini menjadi tahapan penting dalam siklus anggaran untuk menilai apakah setiap rupiah yang dibelanjakan telah memberikan hasil sesuai dengan target pembangunan.
Kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra Komisi IV DPRD Jabar menunjukkan sinergi dalam memastikan anggaran berjalan efektif dan efisien. Setiap masukan dalam forum tersebut diposisikan sebagai landasan untuk pembenahan dan perbaikan ke depan.
Sebagai wakil rakyat, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam mengawal penggunaan anggaran. Ia menyatakan bahwa pengawasan yang ketat terhadap anggaran adalah bentuk nyata dari keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Komitmen untuk terus mengawal anggaran dan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari amanah yang terus diperjuangkan oleh Komisi IV,” tegas Akhmad Marjuki.
Baca Juga:
Langkah Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah
Hasil pembahasan dalam Raker tersebut akan menjadi dasar penting untuk peningkatan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Akhmad Marjuki berharap evaluasi ini mampu memperkuat efektivitas kebijakan anggaran agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya forum evaluatif seperti ini, DPRD Jabar menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip good governance yang berbasis transparansi dan keterlibatan publik.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
