BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dorongan untuk menjadikan sektor pertambangan sebagai pilar pembangunan yang inklusif terus digaungkan DPRD Jawa Barat. Dalam forum kerja bersama pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), anggota DPRD Jabar Akhmad Marjuki menyuarakan pentingnya kolaborasi yang nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Forum yang digelar untuk wilayah Cadin ESDM Wilayah V (Sumedang), Wilayah VI (Tasikmalaya), dan Wilayah VII (Cirebon) ini juga turut menghadirkan Himpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), yang memberikan pandangan teknis atas dinamika industri tambang di lapangan.
Baca Juga:
Akhmad Marjuki Tegaskan Komitmen DPRD Jabar Kawal Transparansi Anggaran APBD 2024
Akhmad Marjuki Ungkap Fokus pada Transparansi dan Efektivitas Pembangunan
Menurut Akhmad Marjuki, sudah saatnya pertambangan tidak hanya dilihat dari sisi profit perusahaan. Tapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan.
“Melalui forum ini, DPRD Jawa Barat mendorong sinergi konkret antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Agar sumber daya alam bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat bukan hanya eksploitasi, tapi juga transformasi,” ujar Akhmad Marjuki.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih. Serta memperkuat komitmen program CSR sebagai motor pembangunan sosial.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
