AKD Baru, Komisi XIII DPR RI Belum Bisa Kerja

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi XIII DPR RI merupakan komisi baru dalam alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029. Ketahui lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi XIII DPR RI.

Pimpinan Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir.

Rapat konsultasi tersebut bertujuan membahas beberapa agenda serta prioritas undang-undang untuk satu tahun ke depan, termasuk soal supporting system yang diperlukan Komisi XIII sebagai komisi baru.

“Pak Adies memberikan banyak pandangan, banyak masukan untuk bagaimana termasuk karena kita kan belum ada ruang pimpinan, supporting system-nya, ruang sekretariatnya juga belum ada. Tapi tidak mematahkan spirit kita lah. Yang penting ini kan komisi baru, spiritnya baru, walaupun yang lain-lain masih terbatas,” ujar ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya seperti dilansir Parlementaria, Senin (28/10/2024).

Terkait beberapa undang-undang yang akan menjadi prioritas Komisi XIII ke depan, Ia menyatakan masih akan menunggu dan memastikannya setelah melakukan rapat kerja dengan para mitra.

Namun di antaranya yang mungkin akan menjadi pembahasan ke depan yakni undang-undang mengenai HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta Perampasan Aset.

Kementerian HAM sendiri, lanjut Willy, masih Perpres, ditambah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sempat diinisiasi belum ada kelanjutan.

“BPIP kan sempat kita inisiasi terus mandek ya, nanti kita akan tinjau ulang, dan beberapa hal yang lain. Termasuk juga koordinasi perampasan aset akan dimana, kami sempat tanya. Jadi koordinasi apakah itu lintas komisi atau bagaimana?” beber Willy.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu selanjutnya mengatakan, tantangan ke depan sebagai komisi baru, yang akan menjadi perhatian terutama terkait isu HAM adalah ecosoc (economy and social council).

Sehingga akan menitik beratkan kepada persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya bukan lagi soal heavy politic.

“Ecosoc itu sebagaimana apa yang ditandaskan Pak Prabowo, makan bergizi, tentu stunting, habis itu lapangan pekerjaan, itu yang menjadi tantangan hak kita. Perumahan, kita harus lihat bagaimana ketimpangan perumahan satu dan lain. Tapi yang paling fundamental adalah lapangan pekerjaan, itu tantangan hak asasi manusia,” tandas Legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Berikut Struktur AKD Komisi XIII DPR RI:

Komisi XIII Pimpinan Ketua: Willy Aditya (Nasdem)

Wakil Ketua:

• Andreas Hugo Pairera (PDI-P);
• Sugiat Santoso (Gerindra);
• Rinto Subekti (Demokrat).

Mitra Kerja:

1. Kementerian Hukum Kementerian HAM
2. Kementerian Sekretariat Negara
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
4. Komnas HAM
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
8. Sekretariat Jenderal DPD RI
9. Sekretariat Jenderal MPR RI Kantor Staf Presiden (KSP)

(Aak)