BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah akan melaksanakan revitalisasi untuk 10.440 sekolah yang ditargetkan mulai dibangun pada Juli.
Hal itu dibahas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat menjadi pembicara di retret kepala daerah gelombang II.
“Kami menyampaikan program terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia yang nanti bulan Juli ini mulai kita laksanakan untuk 10.440 sekolah dan bahkan mungkin bisa bertambah jumlahnya,” tutur Mu’ti usai memberikan pembekalan materi, di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Mu’ti menjelaskan bahwa ada kemungkinan target revitalisasi bertambah lebih dari 11.000 sekolah untuk tahun ini. Pemerintah juga tengah mulai program digitalisasi pembelajaran smart classroom dengan target 300 ribu unit smart TV.
“Kemudian, yang kedua adalah mulai kita usahakan untuk dapat membangun sarana-prasarana digitalisasi pendidikan yang nanti mulai secara bertahap juga kami akan memberikan bantuan untuk penyelenggaraan smart classroom,” sebutnya.
Baca Juga:
Retret Kepala Daerah di IPDN, Banyak yang Telat Ikut Kegiatan Pagi
329 Kepala Sekolah Baru Kabupaten Bogor Diwajibkan Ikut Retret
Dia menjelaskan, akan memberikan pelatihan kepada pada guru. Termasuk pelatihan bimbingan konseling. Rencananya, ada 806.00 guru yang akan mendapatkan pelatihan pada 2025.
“Yang lainnya kami sampaikan menyangkut beberapa kebijakan terkait dengan guru. Kebijakan yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Program pagi ceria dan juga program bimbingan konseling untuk pelatihan para guru,” ucapnya.
Terkait penerapan putusan MK soal sekolah gratis di setiap daerah, Mu’ti menjelaskan penggunaan diksi ‘gratis’ tidak tepat. Namun terkait putusan MK itu pihaknya berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
“Sekolah gratis itu kan bahasa media, kalau bahasa keputusan MK itu bunyinya tidak sekolah gratis. Nanti dicek lagi keputusan MK-nya ya,” ucapnya.
“Terkait dengan keputusan MK itu sudah ada pembicaraan singkat dengan kementerian keuangan juga dengan sekretaris negara untuk bagaimana konsekuensi dari keputusan MK itu,” tambahnya.
(Anisa Kholifatul Jannah)
