BEKASI, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang tercatat mengalami kerusakan sepanjang 323 kilometer dari total 1.077 km jalan di wilayahnya. Kerusakan yang bervariasi dari ringan, sedang, hingga berat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, mengungkapkan tantangan anggaran yang dihadapi.
“Tahun ini dianggarkan Rp300 miliar, yang hanya bisa mencakup enam persen dari total panjang jalan yang rusak,” kata Henry, mengutip Antara, Senin (16/9/2025).
Total dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki seluruh ruas jalan di 23 kecamatan diperkirakan mencapai Rp4 triliun, sementara APBD Kabupaten Bekasi 2025 senilai Rp8,3 triliun harus dialokasikan untuk seluruh sektor.
Lincoln menyatakan kesulitan memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat.
Perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bekasi akan dilakukan secara bertahap dengan target menyelesaikan seluruh ruas dalam kondisi baik dalam lima tahun ke depan.
Inovasi pun diperlukan, salah satunya dengan menggunakan aspal dari limbah plastik yang telah diujicoba pada akses jalan menuju Tol Gabus.
Saat ini, ruas jalan dalam kondisi baik mencapai 70 persen, mendekati standar kemantapan jalan nasional Kementerian PU sebesar 80 persen.
Namun, dengan volume kendaraan yang tinggi dari sektor industri, faktor kualitas jalan perlu terus ditingkatkan tidak hanya dari segi kemantapan, tetapi juga panjang dan lebarnya.
BACA JUGA
Menyamar Jadi AKP, Pria 59 Tahun Ditangkap Polres Metro Bekasi Usai Tipu Korban Rp86 Juta
Tunjangan ASN Pemkab Bekasi Dievaluasi! TPP Kepala Dinas Tembus Rp43 Juta Per Bulan
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Kami dorong dinas teknis untuk mencari terobosan. Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, kami juga menggandeng dunia usaha dan mengajukan bantuan ke Pemprov Jawa Barat serta Pemerintah Pusat,” katanya.
Ade menekankan bahwa infrastruktur adalah sektor fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi karena persoalan infrastruktur di Bekasi berkaitan erat dengan kepentingan perekonomian nasional, megingat kawasan ini merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia.
(Aak)
