BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Jalan rusak sepanjang 8 kilometer di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik usai keluhan warga Desa Cidadap hingga Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal, viral. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama ini telah rusak selama hampir 32 tahun tanpa perbaikan signifikan dari pemerintah.
Dede Iskandar, salah satu warga yang vokal menyuarakan keprihatinan, menyebut bahwa kondisi ini telah berlangsung lintas generasi pemimpin.
“Jadi 7 kali pergantian Bupati Tasikmalaya, jalan ini tetap rusak. Tidak pernah ada yang memperbaiki,” kata Dede mengutip dari RRI, Senin (26/5/2025).
Awalnya, kerusakan jalan yang dirasakan warga membentang hingga 10 kilometer. Namun dalam kurun waktu tertentu, sempat ada perbaikan sepanjang 2 kilometer. Sayangnya, perbaikan itu terhenti dan menyisakan 8 kilometer yang hingga kini belum tersentuh.
Sebagai warga negara yang patuh membayar pajak, Dede mengaku kecewa. Ia meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang setara kepada warganya.
“Tolong sisihkan untuk memperbaiki jalan di wilayah kami. Jangan di anak tirikan,” ujarnya tegas.
Baca Juga:
Pemkab Garut Tambah 22 Desa Baru Hasil Pemekaran, Imbangi Jumlah Desa di Jateng dan Jatim
Sebagai Fondasi Ekonomi Desa, 40 Ribu Kopdes Merah Putih Dibentuk
Semapat melakukan Swadaya
Kepedulian warga pun tak berhenti di keluhan semata. Mereka sempat melakukan perbaikan secara swadaya. Namun keterbatasan dana membuat upaya tersebut tak mampu mengatasi seluruh kerusakan jalan.
“Karena jalan rusak ini panjang, hasil swadaya warga sebesar Rp. 175 juta tentu tidak dapat menjangkau total jalan yang rusak,” jelas Dede.
Bukan hanya meminta perhatian dari Pemkab Tasikmalaya, Dede juga mendorong agar pemerintah setempat aktif meminta bantuan ke tingkat yang lebih tinggi jika memang tidak sanggup menangani persoalan ini sendiri.
“Jika memang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu, mungkin bisa meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jabar,” usulnya.
Menurut Dede, buruknya infrastruktur ini bisa jadi karena kurangnya informasi yang dimiliki para pejabat. Ia menduga, kondisi jalan yang rusak bertahun-tahun ini tidak sampai ke telinga para pemangku kepentingan.
“Jadi tolong perhatikan fasilitas jalan di wilayah kami. Jangan pajaknya diambil, jalannya dibiarkan,” pungkasnya penuh harap.
Hingga berita ini ditulis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kondisi jalan rusak yang dimaksud.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
