Wamenkumham: Surat PBB Soal KUHP Sangat Terlambat!

Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. (web)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut surat pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat terlambat.

Edward mengatakan, Surat tersebut berisi penawaran bantuan terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia (HAM).

“Surat itu kami terima pada tanggal 25 November dan tidak ke pemerintah melainkan ke Komisi III DPR. Jadi, ya, sangat terlambat,” kata dia saat konferensi pers secara daring bersama Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Akan tetapi, kata dia, KUHP sudah mendapat persetujuan tingkat pertama pada 24 November, sementara surat PBB datang pada 25 November.

“Jelas (soal pasal) yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi tersebut, kami sudah mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata dia, melansir Antara.

Edward menambahkan, bahwa supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pasal-pasal KUHP, pemerintah terus melakukan sosialisasi melalui dialog dan diskusi, terutama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan pasal-pasal tersebut tidak disalahgunakan dan ada standar parameter yang sama untuk menjembatani pasal-pasal tersebut.

Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya pada Senin pagi telah memanggil perwakilan PBB untuk Indonesia di Jakarta terkait KUHP.

“Alasan (pemanggilan adalah) karena ini juga merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi. Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam tindak aksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara, jalur komunikasi akan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media masa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi,” kata dia.

Menurut Teuku, sangatlah patut bagi perwakilan asing, termasuk PBB, untuk tidak secara terburu-buru mengeluarkan pendapat atau pernyataan sebelum mendapatkan satu informasi yang lebih jelas.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, akhirnya Indonesia memiliki KUHP yang merupakan hasil dari buah pemikiran anak bangsa.

 

(Agung)

 

 

 

 

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Manchester United Pertahankan Erik Ten Hag
Manchester United Pertahankan Erik Ten Hag Musim Depan, Ini Alasanya
hujan angin
Waspada! Hujan Disertai Angin Kencang Berpotensi Melanda Wilayah Jakarta
Dua Kiper Muda Belum Dapat Kesempatan Bermain
Dua Kiper Muda Belum Dapat Kesempatan Bermain, Luizinho Passos Beri Alasan
Sembunyikan Status WhatsApp
Cara Sembunyikan Status dan Aktivitas Online di WhatsApp untuk Privasi
PUBG Mobile
Cara Mendapatkan Bundle Son Goku dalam Kolaborasi PUBG Mobile x Dragon Ball Super 
Berita Lainnya

1

Indonesia Dapat Status Darurat Pornografi Anak dalam Tiga Tahun Terakhir

2

Kadis ESDM Malut Ikut Berpartisipasi Penanaman Pohon Bersama di Area Reklamasi PT Tekindo Energi

3

Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Filipina Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selain Yalla Shoot

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

Dahsyat! Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Minta Tambah Anggaran Rp29 Triliun
Headline
Gempa Bumi Magnitudo Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud
Gempa Bumi M 6,0 Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud, Tak Berpotensi Tsunami
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral, Bey Cek Citarum, Buat Apa?
Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah
Kondisi Sampah di Bawah Jembatan BBS Dipantau Pandawara Group, Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah!
Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil Daripada Batu Bara
Kadin Sebut Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil daripada Batu Bara