BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 10 Agustus 2025, Jawa Barat mencatat realisasi belanja APBD tertinggi secara nasional, yakni 52,08 persen.
Posisi ini diikuti DI Yogyakarta dengan 51,39 persen, Jawa Timur 51,30 persen, dan Gorontalo 50,36 persen.
Provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh rata-rata mencatat realisasi belanja sekitar 40 persen dan masuk kategori biru atau positif.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, Jawa Barat juga berada di posisi baik dengan capaian 54,67 persen, sedikit di bawah DKI Jakarta (55,38 persen).
Provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Maluku Utara (72,41 persen), disusul DI Yogyakarta (65,41 persen) dan Kalimantan Barat (62,82 persen).
Capaian Dianggap Prestasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai realisasi belanja di atas 50 persen pada pertengahan tahun merupakan indikator pengelolaan anggaran daerah yang baik.
Menurut Tito, kinerja fiskal seperti ini harus dijadikan contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan APBD.
Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan apresiasi berupa “hadiah” kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan dari Kemendagri.
Menariknya, Dedi menyatakan tidak akan berangkat sendiri ke Korea. Ia memilih menugaskan anak buahnya dari Pemprov Jabar untuk mengikuti pelatihan.
Baca Juga:
Jurus KDM Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Jabar
Dedi Mulyadi Tak Mau Ikut Campur Persoalan Bandung Zoo, Kenapa?
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa lonjakan realisasi belanja ini merupakan hasil percepatan yang dilakukan sejak akhir Juli. Saat itu, serapan anggaran masih berada di angka 45,65 persen.
Pemprov Jabar menargetkan realisasi belanja dapat menembus 60 persen dalam waktu dekat. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diinstruksikan mempercepat proses lelang, termasuk beradaptasi dengan perubahan sistem dari e-Katalog versi 5 ke versi 6.
Herman menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh sekretaris OPD dan tim pengadaan barang dan jasa.
Langkah ini bertujuan memastikan proses lelang berjalan cepat dan tepat, sehingga penyerapan anggaran dapat terus bergerak.
(Anisa Kholifatul Jannah)
