JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi II DPR RI, Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menyetujui draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada 2024, yang disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi II, Ahmad Doli membuka RDP tersebut di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024). Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Ahmad Doli mengatakan, RDP yang dibahas hari ini, Minggu (25/8/2024), ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia soal komitmen DPR RI bahwa revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, harus menyesuaikan dengan putusan MK.
MK menekankan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada Selasa (20/08/2024).
Selain itu, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyebut rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau koalisi untuk dapat mengajukan calon kepala daerah.
BACA JUGA: PKPU Terkait Usia Calon Kepala Daerah Segera Terbit
Menutup RDP yang kurang lebih berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Ahmad Doli meminta persetujuan kepada seluruh Anggota Komisi II DPR RI dari sembilan fraksi terkait pengesahan PKPU tersebut yang disesuaikan dengan dua Putusan MK di atas.
“Sebelum saya membacakan kesimpulan kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomo 8 tahun 2024 ini sudah mengakomodir, tidak kurang tidak lebih dari putusan MK 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui?,” kata Ahmad Doli dalam RDP tersebut di Ruang Rapat Komisi II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).
“Setuju,” jawab para anggota dewan yang hadir.
(Aak)
