JAKARTA,TM.ID : Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono, menyatakan bahwa operasi siaga tempur yang diterapkan oleh TNI di sejumlah daerah rawan di Papua bukanlah hal yang perlu ditakuti oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh TNI guna menangani masalah yang terus berulang di Papua selama lebih dari 50 tahun.
“Untuk diketahui bahwa tidak usah khawatir dengan istilah siaga tempur, karena itu memang sudah tersusun, tidak ngawur, tidak melebar ke mana-mana, ya di situ,” kata Julius di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (21/4/2023)
Julius juga mengatakan, bahwa tindakan ini perlu dilakukan karena penanganan masalah di Papua dinilai belum berhasil selama lebih dari setengah abad. Julius menambahkan bahwa TNI telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir.
“Kata kuncinya dari 50 tahun. Zamannya Pak Soeharto tidak berhasil, kurang keras seperti apa?” tambahnya.
Meskipun begitu, Julius menyebutkan bahwa operasi siaga tempur tetap perlu dilakukan karena aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Tanah Papua semakin agresif dan mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan NKRI. Operasi ini hanya dilakukan di daerah-daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka.
BACA JUGA: Satpol PP Kota Bandung Kerahkan 450 Personel Dukung Perayaan Idul Fitri 1444 H
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga telah mengumumkan penerapan operasi siaga tempur di daerah-daerah rawan di Papua pada Selasa (18/4/2023).
Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyerangan oleh KKB terhadap pasukan TNI yang sedang menyisir lokasi di Mugi-man, Nduga pada Minggu (15/4/2023) lalu.
Dengan diterapkannya operasi siaga tempur ini, diharapkan TNI dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat Papua yang selama ini sering menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata.
Namun, TNI juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bekerja sama dengan pihak keamanan dalam memberikan informasi terkait gerakan-gerakan KKB atau KST di wilayah Papua.
(Budis)
