INDRAMAYU, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Jawa Barat, melalui Tim Saber Pungli melakukan operasi penertiban terhadap praktik pungutan liar (pungli) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Rabu (14/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk komitmen Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin dalam memberantas gangguan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Wakil Bupati Syaefudin menyatakan, puluhan orang yang diduga terlibat praktik pungli telah diamankan untuk dimintai keterangan.
“Jatibarang sebagai pusat perekonomian harus terbebas dari pungli dan premanisme. Kami telah menyiapkan tim gabungan dari Inspektorat, Polri, TNI, dan Kejaksaan untuk menindak tegas pelaku,” tegas Syaefudin, dalam keterangan resmi Pemkab Indramayu.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam membuat regulasi lokal sebagai solusi pencegahan.
“Desa harus memiliki aturan yang jelas untuk mengantisipasi praktik semacam ini,” tambahnya.
BACA JUGA
Dugaan Praktik Pungli di Pasar Gedebage, Pemkot Bandung Serahkan ke Reskrim dan Saber Pungli
Pemkab Indramayu: Dana Desa dan ADD Harus Dukung Koperasi Desa
Kuwu Jatibarang, Agus Darmawan, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Indramayu. Pihaknya menyampaikan terima kasih arahan dan dukungan Tim Saber Pungli Indramayu.
“Kami akan terus bersinergi mewujudkan Indramayu yang lebih baik,” tegas Agus.
Operasi ini diawasi langsung oleh Forkopimcam Jatibarang dengan pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP.
Tentang Saber Pungli
Mengutip laman resmi Saber Pungli Polkam, pembangunan merupakan upaya terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perubahan sistematis.
Proses ini dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan matang untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.
Tugas Operasional
Melakukan eradikasi praktik pungutan liar secara optimal melalui koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sumber daya manusia, unit kerja, serta fasilitas pendukung baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Visi Strategis
Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh tingkat pemerintahan yang bebas dari praktik pungutan tidak resmi.
Misi Pelaksanaan
- Menciptakan mekanisme pencegahan dan penindakan pungli yang komprehensif
- Mengembangkan sistem terpadu untuk pengelolaan data dan informasi terkait pungli di seluruh jenjang pemerintahan daerah
Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
(Aak)
