JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Lembaga survei IndoStrategi menerbitkan hasil survei pemberian nilai publik terhadap 10 kementerian terbaik dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
IndoStrategi menggunakan metode penilaian dengan skala 0 hingga 5, dengan rincian 0- 2 (kinerja buruk), 2-4 (kinerja sedang), dan 4-5 (kinerja baik).
Hasil Survei Peringkat Nilai Kementerian 10 Besar
Nilai itu, hasil riset dari IndoStrategi yang diperoleh berdasarkan capaian program prioritas di setiap kementerian. Adapun, masing-masing nilai dari 10 kementerian terbaik, antara lain:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu’ti) dengan skor 3,35;
2. Kementerian Luar Negeri (Sugiono) dengan skor 3,32;
3. Kementerian Agama (Nasaruddin Umar) dengan skor 3,26; 4.
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yuliarto) dengan skor 3,22;
5. Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman) dengan skor 3,21;
6. Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dengan skor 3,15;
7. Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) dengan skor 3,14;
8. Kementerian Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) dengan skor 3,13;
9. Kementerian Kehutanan (Raja Juli Antoni) dengan skor 3,08;
10. Kementerian Investasi/BKPM (Rosan Roeslani) dengan skor 3,08.
BACA JUGA:
Purbaya Siapkan Layanan Khusus Untuk Pengaduan Pajak dan Bea Cukai, Terhubung Langsung ke Menteri
“Berdasarkan hasil penelitian kami, Kemendikdasmen dengan Menteri Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” papar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman dalam konferensi pers di kawasan Jakarta, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Akan tetapi, perbedaan nilai antara satu kementerian dengan kementerian lain memperlihatkan variasi kecepatan adaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.
“Tahun pertama ini merupakan masa transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju konsolidasi program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Ali.
Responden Dijaring se-Indonesia
Survei dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling, dengan mengumpulkan sebanyak 424 responden dari 34 provinsi.
Responden dipilih berdasarkan latar pendidikan dengan minimal strata satu (S1) dan profesi tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, atau pengusaha.
Metode lain yang turut digunakan, melakukan wawancara langsung, penelitian ini juga menganalisis sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi.
Lembaga survei tersebut, turut juga melibatkan 10 ahli dari berbagai bidang dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) untuk memperkuat hasil analisis.
(Saepul)
