Sudah Diberi Akomodasi, Ini Besaran Perawatan Kendaraan Dinas Pejabat RI!

Penulis: Saepul

biaya kendaraan dinas
(ESDM)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Selain mendapatkan kendaraan operasional, pejabat pemerintahan atau lembaga mendapatkan keringinanan pembiayaan perawatan kendaraan.

Merujuk Kementerian Keuangan menetapkan standar biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas untuk tahun anggaran 2026.

Biaya Perawatan Kendaraan Dinas 

Teruang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan, diketahui bahwa rata-rata biaya yang dialokasikan untuk kendaraan dinas pejabat mencapai sekitar Rp 40 jutaan per unit setiap tahun.

Biaya itu mencakup pemeliharaan berkala rutin serta operasional kendaraan, termasuk bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

BACA JUGA:

Mobil Dinas Disalahgunakan, Bupati Bogor Alihkan Jadi Kendaraan Patroli

Ambil Paksa Kendaraan, Tujuh Mata Elang Diringkus Polisi

Pada aturan itu, berbunyi;

“Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.”

Rincian anggaran berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa:

  • Pejabat negara mendapat alokasi Rp 45,67 juta per tahun.

  • Pejabat eselon I dan II mendapat Rp 42,35 juta per tahun.

Perbedaan wilayah juga memengaruhi besar kecilnya biaya. Misalnya, di:

  • Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan, biaya tertinggi mencapai Rp 47,1 juta per tahun.

  • Provinsi Sulawesi Barat menjadi yang paling rendah, yakni Rp 40,94 juta.

  • Provinsi lainnya berada di kisaran Rp 41 juta hingga Rp 44 jutaan per tahun.

Tidak Termasuk STNK

Meski begitu, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa biaya tersebut tidak termasuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, biaya operasional dan pemeliharaan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang mengalami kerusakan berat, rekondisi, atau yang membutuhkan overhaul dan akan dihapus dari daftar inventaris negara.

Dengan pengaturan ini, pemerintah berupaya menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas, serta memastikan kendaraan operasional tetap layak digunakan untuk mendukung tugas-tugas kedinasan.

(Saepul)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Job Fair 2025
Bandung Barat Buka Job Fair 2025, Netizen Ramai Berkomentar
Pemilik Toko Sembako Bekasi
Terbakar Emosi, Pemuda di Bekasi Habisi Pemilik Toko Sembako Lalu Curi Uang Rp84 Juta
Diskon Tiket Pelni
Pelni Beri Diskon Tiket Kapal Laut 50 Persen, Bisa Dibeli Mulai 5 Juni
Patroli Jam Malam Pelajar Depok - Dok Berita Depok
Lokasi-lokasi Sasaran Patroli Jam Malam Pelajar di Depok
Sri Mulyani Hapus Uang Saku dan Paket Data Kegiatan Rapat ASN Mulai 2026
Sri Mulyani Hapus Uang Saku dan Paket Data Kegiatan Rapat ASN Mulai 2026
Berita Lainnya

1

Mahasiswa UNIBI Antusias Ikuti Creative Workshop JNE dan Siap Berkarya di JNE Content Competition: Inspirasi Tanpa Batas

2

Suasana Asri di Pesawahan Kaki Gunung Malabar

3

Farhan Ingatkan Warga Potong Hewan Kurban di RPH Agar Sesuai Syariat

4

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!

5

6 Kasus Covid-19 Terdeteksi di Jabar, Masyarakat Diimbau Waspada
Headline
Stella Christie
Stella Christie Prediksi Persentase Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Macan Tutul Mati di Garut
Macan Tutul Jawa Langka Ditemukan Mati Terjerat di Garut
Korban pencabulan guru ngaji garut
Polres Garut Buka Posko Pengaduan Korban Pencabulan Guru Ngaji, Hubungi Nomor Ini!
pencarian korban longsor cirebon
Pencarian Hari Keenam: 4 Korban Longsor Cirebon Belum Ditemukan, Tim Pencari Dihantui Longsor Susulan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.