BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Permasalahan polusi plastik di Indonesia kini menjadi sorotan dunia, seiring dengan peningkatan jumlah sampah plastik yang terus bertambah.
Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penghasil polusi plastik terbesar, setelah India dan China.
Fakta ini tidak hanya mencerminkan tantangan lingkungan yang serius, tetapi juga menggarisbawahi urgensi tindakan nyata dari berbagai pihak.
Menurut penelitian terbaru dari University of Leeds, Inggris, sekitar 52,1 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun, sebagian besar tanpa pengelolaan yang memadai.
Di banyak wilayah di Indonesia, sampah tidak diangkut atau bahkan dibakar secara terbuka, yang menimbulkan masalah baru berupa emisi gas rumah kaca serta pelepasan zat berbahaya seperti karsinogen.
Akses terbatas ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan minimnya infrastruktur pengelolaan sampah di beberapa daerah menjadi tantangan utama.
Polusi plastik bukan hanya soal tumpukan sampah yang terlihat di permukaan, tetapi juga berdampak pada ekosistem laut, kesehatan manusia, dan iklim.
Plastik yang terbuang di lautan dapat membahayakan kehidupan laut, sementara pembakaran plastik menghasilkan polutan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, ironi ini muncul ketika sampah plastik dari daratan berakhir mencemari lautan.
Beberapa negara, seperti China, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu penyumbang polusi plastik terbesar, telah menunjukkan kemajuan dalam mengatasi masalah ini.
BACA JUGA: Pengelolaan Sampah di IKN Akan Gunakan Teknologi Hijau
Selama 15 tahun terakhir, China berinvestasi besar-besaran dalam teknologi pengolahan sampah, dan hasilnya kini terlihat dengan penurunan signifikan emisi plastik mereka.
Ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, masalah polusi plastik dapat diatasi, bahkan di negara dengan populasi dan tingkat industrialisasi tinggi.
Namun, upaya serupa di Indonesia masih memerlukan dorongan yang lebih kuat. Regulasi terkait pengelolaan sampah plastik telah mulai diterapkan, namun penerapan dan pengawasan di lapangan sering kali tidak efektif.
Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai juga menjadi pekerjaan rumah besar yang harus terus digalakkan.
Sementara itu, negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Selandia Baru telah menunjukkan performa terbaik dalam mengelola sampah plastik mereka.
Dengan infrastruktur yang canggih dan kesadaran publik yang tinggi, mereka berhasil menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah plastik.
Kesuksesan negara-negara ini dapat dijadikan contoh bagi Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Menurut para peneliti, laporan inventaris global mengenai polusi plastik memberikan data yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan pengelolaan sampah.
Sebagai tindak lanjut, sebuah ‘Perjanjian Plastik’ global sedang digodok, dengan harapan dapat memberikan kerangka hukum yang mengikat secara internasional untuk mengatasi masalah ini.
Di Indonesia sendiri, prediksi peningkatan polusi plastik hingga 30 persen pada tahun 2025 menjadi peringatan serius.
Tindakan cepat dan kolaborasi lintas sektor menjadi solusi yang tidak dapat ditunda lagi. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem ekonomi sirkular yang kuat, di mana limbah plastik tidak lagi dianggap sebagai sampah, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali.
Langkah-langkah seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan kapasitas daur ulang, serta kampanye kesadaran publik perlu diperluas dan diperkuat.
Hanya dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia bisa mengatasi krisis polusi plastik ini dan menjaga lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
(Budis)
