BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Sorotan publik terhadap besarnya tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bekasi kembali mengemuka. Kelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Mahamuda Bekasi menilai para wakil rakyat lebih sibuk menikmati fasilitas mewah ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh, tunjangan rumah DPRD Bekasi diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 127 Tahun 2020 hingga Perbup Nomor 11 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, tunjangan rumah untuk ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp41,7 juta, wakil ketua Rp40,2 juta, dan anggota DPRD Rp36,1 juta per bulan.
Selain itu, terdapat pula tunjangan transportasi senilai Rp21,2 juta untuk ketua serta Rp17,3 juta untuk wakil dan anggota DPRD. Secara total, alokasi anggaran untuk kedua jenis tunjangan tersebut membebani APBD hingga Rp2,69 miliar per bulan atau sekitar Rp32,3 miliar per tahun.
Mantan Ketua BEM Teknik Universitas Pelita Bangsa sekaligus aktivis Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha, menyebut kondisi ini sebagai ironi besar. Ia menegaskan, DPRD justru menggunakan regulasi sebagai legitimasi untuk menaikkan tunjangan.
“Sementara di Kabupaten Bekasi banyak desa jalannya rusak, sekolah ambruk, dan layanan kesehatan minim. Namun, wakil rakyat sibuk menikmati tunjangan miliaran rupiah,” kata Jaelani, mengutip beritasatu, Senin (8/9/2025).
“Setiap dua tahun sekali selalu ada perwal atau perbup yang tidak membela rakyat, melainkan menambah kenyamanan DPRD. Ini pembajakan APBD secara sistematis,” tegasnya.
Dengan besarnya anggaran tersebut, Mahamuda menilai pemerintah seharusnya bisa memanfaatkannya untuk kepentingan publik, seperti membangun sekolah, meningkatkan fasilitas kesehatan, atau memperlebar akses jalan desa.
“Dengan Rp40 juta per bulan, satu anggota DPRD setara biaya renovasi tiga ruang kelas. Jika dikalikan dengan 50 anggota, maka setiap tahun bisa terbangun sekolah baru,” ujar Jaelani.
Baca Juga:
Masih Ada Tunjangan Besar DPR, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan!
Kontroversi Musik DJ di Alun-alun Cianjur, MUI dan DPRD Angkat Suara
Tak hanya soal tunjangan, praktik perjalanan dinas DPRD juga disorot. Menurut Mahamuda, banyak kunjungan ke luar daerah yang justru lebih menyerupai wisata politik.
Mahamuda Bekasi pun memberikan ultimatum agar DPRD Kabupaten Bekasi segera melakukan rasionalisasi tunjangan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Jaelani memperingatkan akan muncul gelombang aksi protes masyarakat yang turun ke jalan.
(Virdiya/_Usk)
