BANDUNG,TM.ID: Penjabat GubernurJawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan, jajarannya tengah mempersiapkan solusi jangka panjang terkait Pinjaman Online (Pinjol) yang banyak menjerat warga Jabar.
Terkait hal itu, kata Bey, Ia akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Jabar dan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perbankan.
“Untuk menekan angka itu (Pinjol), saya sudah minta bantuan OJK juga Bank BJB, kalau ada masyarakat butuh uang diberikan kemudahan pinjaman,” ujar Bey di Bandung, Rabu (13/3/2024).
Menurut Bey, sebagian besar warga Jabar belum bisa membedakan mana pinjol yang resmi dan ilegal. Bey memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
“Nanti saya minta tolong OJK untuk menertibkan pinjol Ilegel dan juga minta perbankan di Jabar untuk membantu bagaimana mengatasi pinjol,” katanya.
BACA JUGA: Tanpa Protokoler, Bey Shalat Tarawih di Masjid Lautze Jalan Tamblong
Bey juga mengungkapkan, bungan dari pinjol sangat tinggi. Namun, masyarakat belum banyak teredukasi terkait bunga hutang yang diberlakukan oleh para pinjol.
“Karena masyarakat ini kan tidak paham bahwa bunga tinggi sekali dan sudah bunga tinggi kadang dipermalukan. Setiap mau pinjol itu kadang-kadang kan orang mikirnya hanya uangnya saja, tapi dapat datanya juga tersedot,” jelas Bey.
Bey mengimbau, masyarakat berhati-hati dalam mengggunakan aplikasi pinjol. Terlebih, bunga pinjol sangatlah tinggi dan bisa merugikan.
“Memang harus ada edukasi pada masyarakat agar hati-hati dalam menggunakan aplikasi terutama pinjol karena bunga tinggi sekali. Saya ada cerita dia pinjam dua juta diterima enggak dua juta tapi satu juta sekian,” tukasnya.
Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Jabar menjadi provinsi yang paling banyak menerima pinjol senilai Rp6,24 triliun pada Desember 2023, melonjak 31,95% secara tahunan dari Rp4,73 triliun.
Kucuran pinjol ke Jabar sebesar 27,65% terhadap total penyaluran. Jika hanya difokuskan ke provinsi Jawa, wilayah Jabar mencapai 35,49%. Adapun, penyaluran pinjol ke wilayah Jawa mencapai Rp17,58 triliun.
Namun, jumlah penerima pinjaman di Provinsi Jabar turun 21,24% dari 3,83 juta akun menjadi 3,02 juta akun.
(Budis)