CIREBON, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, tengah mempersiapkan lahan dan opsi penggabungan sekolah untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) bagi masyarakat kurang mampu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi mengungkapkan bahwa SMP Negeri 18 Kota Cirebon telah diusulkan sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat.
“Lahan SMP 18 seluas 6.000 meter persegi memang belum memenuhi syarat ideal dua hektare, tetapi bangunan yang sudah ada menjadi nilai tambah dalam proses verifikasi,” jelas Agus, mengutip Antara, Senin (28/4/2025).
Beberapa faktor yang mendasari pemilihan lokasi ini antara lain adanya bangunan fisik yang siap pakai, tren penurunan jumlah siswa di SMP Negeri 18, serta letaknya yang strategis untuk program pemberdayaan masyarakat
Rencana Merger Sekolah
Untuk merealisasikan program ini, Pemkot Cirebon menyiapkan skenario penggabungan dengan memindahkan siswa SMP Negeri 18 ke sekolah terdekat seperti SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 13 Kota Cirebon.
Program Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama, di mana seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.
Skolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, di mana peserta didik akan dipilih berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE).
BACA JUGA
Bupati Garut Siapkan Program Sekolah Rakyat, Kapan Terwujud?
Alternatif Lokasi Lain
Selain SMP Negeri 18, Pemkot juga mengusulkan area kolam oksidasi di kawasan CUDP Kesenden. Namun, peluang penggunaan lokasi ini dinilai kecil karena belum tersedia bangunan pendukung.
Agus memperkirakan realisasi Sekolah Rakyat di Cirebon baru dapat dimulai pada tahun ajaran 2026, mengingat prioritas nasional akan difokuskan ke daerah lain terlebih dahulu pada tahun 2025.
(Aak)
