BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, tidak akan menempuh cara penggusuran dalam penataan PKL. Semua langkah dilakukan melalui kesepakatan yang dijunjung sebagai komitmen bersama.
“Tidak mungkin saya melakukan penggusuran. Kunaon? Da urang mah kabeh ge dulur,” ujar Farhan di Stasiun Utara Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa, 25 November 2025.
“Kalau ada warga yang bilang macet wae, nu nyieun macet teh dulur sorangan. Maka bukan ditertibkan dengan kekerasan, tapi sama-sama disadarkan,” ungkapnya.
Menurut Farhan, PKL adalah bagian dari tulang punggung ekonomi kota. Namun dalam menjaga estetika dan ketertiban, aktivitas PKL tetap harus berada dalam koridor yang disepakati bersama.
Oleh karenanya, Pemkot Bandung dengan para PKL di kawasan Pasar Kiaracondong telah sepakat berdagang pada pukul 22.00–07.00 WIB, dengan batas waktu pembersihan area hingga 07.30 WIB.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Beri Penghargaan ASN Terbaik 2025 dan Luncurkan Aplikasi Gercep Asik Mobile
Bandung Kulon Atasi Masalah Sampah hingga PKL dengan Inovasi dan Pendekatan Humanis
Berita acara yang ditandatangani 9 perwakilan PKL bersama Satgas dan aparat kewilayahan. Ada enam poin kesepakatan, mulai dari jam operasional, kewajiban menjaga kebersihan, hingga hak Satgas untuk menindak pelanggaran sesuai ketentuan.
Kesepakatan ini diberlakukan mulai tanggal penandatanganan dan akan dievaluasi berkala.
“Kalau melanggar, yang dilanggar bukan aturan, tapi kesepakatan sesama dulur. Itu lebih berat konsekuensinya,” tegas Farhan.
Perwakilan PKL, Sutarman menyampaikan, para pedagang menerima aturan tersebut tanpa keberatan. Ia menilai penataan ini lebih manusiawi dan memberi ruang aman untuk tetap mencari nafkah.
“Bagus, sangat bagus. Tidak ada kendala. pukul 22.00 sampai 07.00 itu tidak merugikan. Yang penting bisa tetap makan sehari-hari. Ini cara yang bagus, baru ada sekarang,” tuturnya.
Sementara itu, Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani melaporkan berbagai langkah konkret yang ditempuh usai arahan Wali Kota beberapa waktu lalu. Di antaranya dengan menggelar 2–3 kali musyawarah dan rembuk dengan PKL, menerbitkan SK Satgas PKL Pasar Kiaracondong.
