BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemkot Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) resmi menuntaskan 1.785 unit perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 1 Desember 2025.
Capaian ini menunjukkan realisasi 100 persen dari target Rutilahu yang dialokasikan melalui anggaran DPKP tahun 2025.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus menerangkan, program Rutilahu terus menjadi prioritas Pemkot Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat kekumuhan, serta mempercepat penataan lingkungan permukiman.
“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit Rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu DPKP tahun 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025.
Unit yang sudah diperbaiki tahun ini tersebar di sekitar 25 kecamatan di Kota Bandung. Rutilahu yang ditangani mencakup berbagai kategori kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat, dengan tingkat kerusakan berkisar 45–60 persen sesuai kriteria yang dapat diperbaiki.
Namun demikian, terdapat beberapa lokasi yang belum dapat diintervensi karena persoalan legalitas. Seperti status lahan non-hak milik atau berada di tanah milik pemerintah sehingga tidak memenuhi syarat program.
“Di lapangan ada juga kendala. Misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” jelas Luthfi.
Baca Juga:
Inspiratif, Guru Honorer Garut Perbaiki 12 Rutilahu Warga Tak Mampu
Target Besar: Tuntaskan 9.000 Rutilahu pada Tahun 2029
DPKP mencatat masih terdapat 9.000 unit rumah tidak layak huni dan sekitar 280 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan bertahap.
Setiap tahunnya, Pemkot Bandung menargetkan penyelesaian 1.000 hingga 2.000 unit Rutilahu agar seluruh kebutuhan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2029.
“Kita laporkan progres penanganan setiap triwulan ke kementerian. Harapannya, hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan, dan kawasan kumuh yang luasnya 280 hektare bisa terus berkurang,” kata Luthfi.
Program Rutilahu telah berjalan sejak 2014 dan terus berkembang menyesuaikan dinamika lapangan, termasuk perubahan kondisi fisik bangunan serta kebutuhan masyarakat.
Setiap unit Rutilahu menerima bantuan senilai Rp25 juta. Selain pembiayaan dari APBD, program tahun 2025 juga didukung oleh sejumlah mitra:
- BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
- CSR Yayasan Budha Suci: komitmen 500 unit (progres 250 unit)
- Kolaborasi CSR perusahaan dan lembaga lainnya
Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, total perbaikan unit Rutilahu yang tersentuh sepanjang 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.
“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” tambahnya.
DPKP memastikan program Rutilahu tetap menjadi prioritas pada tahun 2026. Meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar, pihaknya tetap menargetkan penuntasan 1.800 sampai 2.000 unit.
Tahun depan, total anggaran DPKP diperkirakan berada pada kisaran Rp240 miliar, turun dari sebelumnya sekitar Rp260 miliar. Meski demikian, pemerintah memastikan bantuan Rutilahu sebesar Rp25 juta per unit tetap dipertahankan.
“Walaupun anggaran kita mengalami efisiensi, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini, sekitar 1.800 sampai 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Selain Rutilahu, DPKP juga tengah menyiapkan program jangka panjang berupa pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman.
Beberapa proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyelesaian arsitektur dan struktur bangunan.
“Pembangunan vertikal juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang dalam RPJMD dan RPJP. Namun untuk tahun depan, pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah karena adanya efisiensi anggaran,” tambah Luthfi.
