BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Mandiri (BUMDesma) di 18 kabupaten di Jawa Barat, untuk perkuat keberadaanya.
Dalam hal ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh rentenir atau lembaga keuangan informal seperti bank keliling atau bank emok.
Herman menjelaskan kedua badan usaha di atas memiliki potensi untuk menjadi solusi praktis dalam melindungi masyarakat dari praktik rentenir, melalui penyediaan layanan pinjaman dengan bunga rendah yang bersifat produktif.
“Salah satu potensi bisnisnya adalah simpan pinjam, tentu dengan jasa yang kompetitif, karena modalnya juga modal bersama. Ini stimulus dari pemerintah dan modal masyarakat yang dikelola oleh BUMDes BUMDesma,” ujar Herman Suryatman pada kegiatan ‘Penguatan BUMDes/ BUMDesma bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKPD)’, di Grand Sunshine Kabupaten Bandung, mengutip jabarprov, Senin (13/5/2024).
Menurut Herman, masyarakat sebenarnya telah menyadari risiko yang terkait dengan meminjam uang dari bank keliling atau rentenir.
Namun, karena tekanan kebutuhan dan persyaratan yang sangat sederhana, bank emok sering kali menjadi pilihan yang realistis.
Dibandingkan dengan koperasi, BUMDes, atau BUMDesma, bahkan bank, dalam proses peminjaman uang memerlukan persyaratan yang dianggap rumit bagi para nasabah.
Pada pandangan awalnya, bank emok tampaknya memberikan kemudahan bagi nasabah dengan proses cepat mendapatkan uang, tetapi sebenarnya terdapat perangkap yang dapat memberatkan nasabah.
Selain itu, dalam kalangan masyarakat menengah ke bawah, terdapat ungkapan ‘kumaha engke’ (bagaimana nanti saja), yang sering kali mengakibatkan risiko terjebak dalam bunga yang berlipat ganda sering diabaikan.
“Maka BUMDes dan BUMDesma harus bisa mengatasi dua poin tersebut,” tegas Herman.
Menurut Herman, langkah pertama yang dapat diambil adalah BUMDes dan BUMDesma harus memahami aktivitas sehari-hari dari calon nasabah.
Apabila reputasi nasabah yang ingin melakukan pinjaman dan penyimpanan baik, maka akses keuangan mereka harus dipermudah.
“Ada modal sosial, karena di desa orang- orang kenal,” katanya.
Solusi kedua adalah pentingnya memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan.
Masyarakat harus selalu memprioritaskan lembaga keuangan yang sah dan resmi sebagai pilihan utama.
“Insyaallah bank emok hilang dengan sendirinya. Kami berupaya menyiapkan desain yang baik,” kata Herman.
Herman mendorong kedua badan usah ini untuk selalu menjaga kesehatan keuangan mereka agar dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap kepada teman- teman BUMDes dan BUMDesma yang sudah sehat pertahankan, tingkatkan, dan jangan ada persoalan, secepatnya bebenah segera perbaiki manajemen,” katanya.
BACA JUGA: Bey Instruksikan Pasar Murah Tak Digelar di Kantor Pemerintahan
Herman mengungkapkan harapannya bahwa BUMDes dan BUMDesma dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.
Ia menyarankan kepada siapa pun yang membutuhkan modal untuk mengunjungi BUMDes, dengan syarat bahwa modal tersebut harus dikembalikan agar BUMDes dan BUMDesma dapat berkelanjutan.
(Vini/Aak)
