BANDUNG,TM.ID: Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin meminta, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jabar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam distribusi bantuan pangan masyarakat.
“Harus dioptimalkan penyaluran dan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disertai pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, baik di pasar tradisional dan ritel modern oleh TPID, satuan Tugas Pangan dan Bulog,” ucap Bey di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Hilton Bandung, Rabu (6/3/2024).
Menurut Bey, Gerakan Pasar Murah (GPM) menjadi tugas utama tim TPID bersama dengan Satuan Tugas Pangan di Jabar.
“Sudah menjadi tugas TPID menggelar GPM atau pasar murah yang bersubsidi yang memang semata untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Bey.
Setiap jelang Hari Besar Keagamaan (HBK) Nasional, kata Bey, TPID bersama Satuan Tugas Pangan harus melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin atau berkala.
“Ya mereka harus memastikan dan menjaga ketersediaan pangan, serta memastikan harga penjualan yang wajar. Apalagi sepanjang dampaknya yang dapat menekan inflasi secara langsung,” katanya.
BACA JUGA: Inflasi Jabar Lebih Tinggi dari Nasional, Bey Minta Hal Ini ke TPID
Selain itu, Bey menginstruksilan, dinas-dinas yang ada di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, tidak menggelar Pasar Murah di lingkungan kedinasan atau OPD.
“Saya harap dinas-dinas tidak menggelar pasar murah di lingkungan kantornya ya, karena yang beli pasti pegawai-pegawai pemerintah juga,” ucapnya.
“Kita sedang berusaha menangani inflasi, jadi kalau mau gelar pasar murah atau Gerakan Bantuan Pangan (GPM) ya lakukan di tempat-tempat yang lebih terjangkau oleh masyarakat secara umum, bukannya di tempat pegawai pemerintahan bekerja,” jelas Bey.
“Memang, gelar pangan murah itu jadi salah satu langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di Jawa Barat,” imbuhnya.
Bey pun mengatakan, dalam menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako, diambil dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
(Budis)
