BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Artis sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya, akhirnya angkat bicara usai rumah pribadinya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dijarah massa pada Sabtu malam, (30/8/2025).
Peristiwa ini menjadi bagian dari gelombang amukan publik yang dalam beberapa hari terakhir menyasar sejumlah properti milik pejabat di tengah situasi politik dan ekonomi yang memanas.
Melalui unggahan di Instagram Story pada Senin, (1/9/2025), Uya Kuya membagikan ulang video yang memperlihatkan kondisi rumahnya pasca-penjarahan. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas rumah dalam keadaan porak-poranda.
Barang-barang berserakan, perabotan rusak, dan beberapa orang tampak masih berada di dalam rumah. Diduga untuk merekam situasi atau mencari barang-barang yang tersisa.
Meski rumahnya hancur dan dijarah, Uya Kuya memilih merespons dengan sikap tenang. Ia hanya menuliskan satu kalimat singkat namun sarat makna di unggahannya.
“Semoga apa yang kalian ambil bermanfaat buat kalian,” tulis ayah dua anak itu.
Baca Juga:
9 Penjarah Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi
Bongkar Aib Mantan di Podcast, Uya Kuya dan Akash Terancam Penjara?
Sikap Uya Kuya
Sikap legowo Uya Kuya ini menuai beragam respons di media sosial. Sebagian netizen memuji ketenangan sang artis, sementara yang lain menyoroti kondisi sosial-politik yang memicu aksi massa hingga berujung pada penjarahan rumah para pejabat.
Pihak kepolisian sendiri telah menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam penjarahan rumah Uya. Namun, peristiwa serupa ternyata juga dialami oleh beberapa tokoh publik lain.
Sebelumnya, rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, serta artis sekaligus politisi Nafa Urbach dilaporkan mengalami nasib serupa. Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani tak luput dari sasaran amukan massa.
Seiring dengan memanasnya situasi politik, DPR RI diketahui telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach dari keanggotaan parlemen.
Langkah ini diambil di tengah gelombang kritik publik terhadap sikap dan pernyataan sejumlah anggota dewan yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.
(Hafidah Rismayanti/_Usk)
