26,9 Juta Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah akan Renovasi 400 Ribu Rumah Tahun 2026

Rumah tidak layak huni
Menteri PKP Maruarar Sirait (dok Setpres BPMI)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut terdapat sekitar 26,9 juta rumah di Indonesia dalam kondisi tidak layak huni.

Menteri mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia mempunyai rumah namun dengan kondisi yang tidak memadai. Ia pun mengatakan bahwa hal ini telah menjadi perhatian pemerintah.

“Kemudian, kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni,” terang Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, melansir CNN, Selasa (28/10/2025)

Menyikapi hal tersebut, Menteri PKP menyebut pemerintah akan membantu merenovasi rumah tidak layak huni, sehingga rumah dapat naik kelas jadi layak untuk dihuni.

Baca Juga:

Prabowo Serahkan 26.000 Rumah Subsidi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Batal Hapus Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta, Purbaya Ungkap Alasan

Maruarar mengungkap, Presiden Prabowo Subianto akan merenovasi sebanyak 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 mendatang. Adapun pada tahun 2025, ia menyebut pemerintah akan merenovasi sebanyak 45.000 unit.

“Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR,” jelas Maruarar.

Maruarar menyebut hal ini sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari DPR RI. “Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali,” ujar Maruarar.

Adapun renovasi rumah tidak layak huni dilakukan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain akan merenovasi rumah tidak layak huni, Meruarar mengungkap sejumlah program perumahan lainnya. Diantaranya, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikan bunga bagi kebijakan rumah subsidi, dan tetap berada di angka 5 persen.

Kemudian, pemerintah juga menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan,” ujar Menteri Maruarar.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman.

(Raidi/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

Prediksi Skor Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Bundesliga 2025/2026, Duel Krusial di Volksparkstadion

2

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

3

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

4

Siapa Thomas Matthew Crooks Penembak Donald Trump? Terdaftar Pemilih Partai Republik

5

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik
Headline
IMG-20260718-WA0005
Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Raker dan Halal Bihalal Sahabat MUI, Dorong Dakwah Kolaboratif untuk Kota yang Harmonis
Lamine Yamal
Spanyol Lanjutkan Dominasi atas Prancis, Tiga Kemenangan Beruntun Antar La Furia Roja ke Final Piala Dunia 2026
Spanyol
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia: La Roja Andalkan Tembok Kokoh, The Red Devils Siap Beri Kejutan
WhatsApp Image 2026-07-09 at 18.58
Farhan: Pendapatan Daerah Kota Bandung 2025 Capai Rp3,79 Triliun