JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara merupakan langkah strategis untuk membangun kepekaan terhadap potensi krisis di tengah dinamika global.
Menurutnya, gagasan yang datang dari Presiden Prabowo Subianto itu bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan sinyal kuat agar seluruh elemen pemerintahan meningkatkan sense of crisis, terutama akibat ketidakpastian ekonomi pascakonflik di Timur Tengah.
“Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi, terutama pascaperang di Timur Tengah, tidak mudah. Karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Rabu.
Rifqinizamy menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak cukup hanya dengan memangkas gaji pejabat seperti anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri. Ia menekankan pentingnya optimalisasi seluruh anggaran pemerintah.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus memiliki output dan outcome yang jelas agar berdampak nyata terhadap pembangunan nasional.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pemotongan gaji, tapi bagaimana anggaran bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Baca Juga:
Menkeu Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong Demi Efisiensi APBN
Ia juga menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak memerlukan perubahan undang-undang. Implementasinya cukup dilakukan melalui aturan teknis di bawah undang-undang.
“Bisa melalui Peraturan Presiden atau bahkan cukup Peraturan Menteri Keuangan,” katanya.
Lebih lanjut, Rifqinizamy mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.
“Jangan sampai efisiensi justru memperlambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Wacana pemotongan gaji pejabat ini pun dinilai sebagai bagian dari langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global, sekaligus dorongan untuk memperkuat tata kelola anggaran negara yang lebih disiplin dan berdampak.
