JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kabar mengenai Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut menominasikan keponakannya, Thomas Djiwandono ke Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) langsung menjadi sorotan pelaku pasar.
Bagi pasar, persoalannya bukan sekadar siapa Thomas Djiwandono, melainkan apa makna kehadirannya jika benar ia masuk ke lingkar pengambil keputusan bank sentral.
Mengutip laporan Yahoo Finance, Senin (19/1/2026), proses nominasi tersebut disebut-sebut akan difinalisasi dalam waktu dekat, bertepatan dengan agenda rapat kebijakan moneter BI.
Situasi ini membuat perhatian pelaku pasar tidak hanya tertuju pada arah suku bunga, tetapi juga pada dinamika relasi kekuasaan antara pemerintah dan bank sentral.
Profil Thomas Djiwandono
Thomas Aquinas Djiwandono bukan nama baru dalam lingkar kebijakan ekonomi nasional. Ia dikenal sebagai ekonom yang memiliki pengalaman panjang di bidang makroekonomi dan kebijakan fiskal.
Hubungan keluarganya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto membuat setiap langkahnya tak lepas dari sorotan publik.
Dalam rekam jejaknya, Thomas pernah terlibat aktif dalam koordinasi kebijakan ekonomi pemerintah. Tahun lalu, ia bahkan tercatat menghadiri setidaknya satu rapat tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai perwakilan Kementerian Keuangan, meski tidak memiliki hak suara.
Fakta ini menunjukkan bahwa Thomas bukan figur asing di lingkungan bank sentral.
Latar Keluarga dan Jalur Karier
Thomas Djiwandono berasal dari keluarga Djojohadikusumo, salah satu keluarga dengan pengaruh panjang dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Ia adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto sekaligus bagian dari lingkar keluarga Hashim Djojohadikusumo, tokoh bisnis nasional.
Namun berbeda dari jalur politik elektoral yang ditempuh sebagian anggota keluarganya, Thomas dikenal membangun karier di jalur teknokrasi ekonomi. Ia jarang tampil di panggung politik terbuka dan lebih sering berada di balik layar perumusan kebijakan.
Pendidikan Ekonomi Berorientasi Global
Latar pendidikan Thomas kerap disebut sebagai salah satu modal utamanya. Ia menempuh pendidikan ekonomi di luar negeri, baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana, dengan fokus pada ekonomi makro dan kebijakan publik. Meski detail institusi jarang disorot secara resmi, rekam akademiknya dikenal kuat dan berorientasi internasional.
Basis pendidikan inilah yang kemudian mengantarkannya masuk ke ruang-ruang strategis kebijakan ekonomi nasional.
Peran Strategis di Pemerintahan
Nama Thomas mulai dikenal luas ketika ia masuk ke lingkar inti Kementerian Keuangan. Dalam beberapa periode, ia dipercaya terlibat dalam koordinasi kebijakan fiskal dan pasar keuangan, termasuk menghadiri rapat kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai perwakilan pemerintah—meski tanpa hak suara.
Perannya kerap dikaitkan dengan isu-isu krusial seperti strategi pembiayaan APBN, stabilitas makroekonomi, serta respons kebijakan terhadap tekanan global. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, posisinya disebut semakin strategis sebagai jembatan teknis antara otoritas fiskal dan moneter.
Baca Juga:
Prabowo Dikabarkan Usung Keponakan Jadi Dewan Gubernur BI
Cucu Pendiri Napan Group Rylan Henry Pribadi Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Ski
Antara Profesionalisme dan Bayang-Bayang Kekuasaan
Masuknya nama Thomas Djiwandono ke bursa calon Dewan Gubernur BI memunculkan dua pandangan yang saling berseberangan. Di satu sisi, pendukung menilai penunjukan berbasis kompetensi seharusnya tidak dipersoalkan hanya karena hubungan keluarga. Mereka berargumen, koordinasi fiskal dan moneter justru bisa lebih efektif jika pemerintah dan bank sentral memiliki pemahaman yang sejalan.
Di sisi lain, kritik menekankan bahwa independensi bank sentral tidak hanya diukur dari aturan, tetapi juga dari persepsi pasar. Bank sentral yang dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan politik berisiko kehilangan kredibilitas, meski pejabat yang ditunjuk memiliki rekam jejak teknokratis.
Dalam praktik global, persepsi tersebut kerap berdampak langsung pada arus modal, nilai tukar, dan premi risiko negara.
Posisi Strategis Dewan Gubernur BI
Perlu dicatat, Dewan Gubernur Bank Indonesia memegang peran krusial dalam menentukan arah kebijakan moneter, termasuk suku bunga acuan dan strategi menjaga stabilitas rupiah. Setiap anggota memiliki hak suara, sehingga komposisi dewan menjadi sangat menentukan.
Karena itu, kabar nominasi figur dengan relasi keluarga langsung dengan Presiden otomatis menjadi isu sensitif, terlebih ketika parlemen juga tengah membahas regulasi yang berpotensi memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ujian bagi Kredibilitas Bank Sentral
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah maupun Bank Indonesia terkait kabar tersebut. Namun bagi pasar, kejelasan proses seleksi dan transparansi akan menjadi kunci utama.
Apakah Thomas Djiwandono akan diposisikan murni sebagai teknokrat independen, atau justru dipersepsikan sebagai perpanjangan pengaruh politik di bank sentral, akan sangat memengaruhi respons investor.
Isu ini pada akhirnya bukan semata soal satu nama, melainkan soal seberapa kuat batas antara kekuasaan politik dan otoritas moneter dijaga. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, kredibilitas Bank Indonesia menjadi aset yang tidak bisa ditawar.
(Dist)
