BANDUNG,TM.ID: World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya di tahun 2022 yang mencapai tiga persen, dan pada tahun 2023 hanya 2,5 persen sementara tahun 2024 diprediksi kembali melemah jadi 2,4 persen.
Situasi ini menunjukan pada tahun 2024 lebih lemah dari 2023. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah menempatkan perhatian khusus pada pengendalian inflasi, terutama terkait fluktuasi harga pangan yang cenderung tidak stabil, sebagai langkah untuk melindungi daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Tak Cukup dari APBN Saja, Pemerintah Harus Libatkan Investor Percepat Pembangunan IKN
“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu alat kebijakan. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk bansos mencapai Rp476 triliun, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp496 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan anggaran bansos sejumlah Rp20 triliun telah disepakati setelah melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah diresmikan menjadi bagian dari Undang-Undang (UU) APBN.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk sejumlah program, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan Kartu Sembako yang ditujukan kepada 18,7 juta KPM.
Namun demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa intervensi APBN dalam mengatur harga pangan yang bergejolak tidak terbatas pada program bantuan sosial.
Intervensi juga dilakukan melalui alokasi anggaran untuk ketahanan pangan, yang mencapai Rp104,2 triliun pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp114,3 triliun pada tahun ini.
BACA JUGA: APBN Jebol, Hingga 2024 Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp75,4 T
“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menteri Keuangan, melansir Antara.
Diketahui dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan hasil produksi, mengembangkan pusat-pusat produksi, memperkuat cadangan pangan nasional dan membangun infrastruktur pertanian.
(Vini/Masnur)
