JAKARTA,TM.ID: Hingga 2024, biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total APBN.
Hal itu dikritisi oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, bahwa biaya pembangunan IKN jangan sampai jomplang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.
Said Abdullah menegaskan, itulah yang dikhawatirkan sejak lama, karena kenyataannya kurang diminati pihak swasta. Akhirnya, APBN menjadi sumber pendanaan utama untuk pembangunan IKN.
Padahal, IKN baru tiga tahun sejak diundangkan. Namun, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal proyek tersebut bersifat jangka panjang.
“Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” tegas Said Abdullah, seperti dilansir Parlementaria, Minggu (24/12/2023).
BACA JUGA: Komitmen Peminat Investasi di IKN Diklaim Capai Rp41,4 Triliun Selama Tahun 2023
Padahal, jelas dia, secara umum pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, yakni dari APBN, dari pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), dan investasi swasta.
Direncanakan, pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN.
Politisi Fraksi PDIP ini mengatakan, rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan. Pertama dari APBN (Rp90,4 triliun); kedua dari Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun); ketiga dari KPBU (Rp252,5 triliun).
Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha.
“Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN,” katanya.
Ia merinci, realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun.
“Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI itu.
(Aak)
