MAMUJU, TM.ID : Stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak masih menjadi permasalahan di Sulawesi Barat (Sulbar).
Pemprov Sulbar menyatakan siap mengawasi penanganan stunting di seluruh desa di provinsi ini guna menekan gangguan pertumbuhan pada anak akibat permasalahan asupan gizi tersebut.
Dalam pelaksanaan stunting ini, Pemprov Sulbar akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BPKP dilibatkan agar tepat dalam pengelolaan anggaran untuk penanganan stunting di setiap desa di Sulbar.
“Pemerintah Sulbar akan mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan stunting di Sulbar, agar angka penderita stunting di Sulbar dapat diturunkan,” kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, persoalan stunting adalah masalah serius yang membutuhkan langkah bersama dan terintegrasi dengan baik.
“Sehingga setiap program penanganan stunting harus diawasi, dan pemerintah desa juga diminta bekerja dengan baik dalam menangani stunting,” katanya.
Ia meminta agar dalam penanganan stunting diseluruh kabupaten di Sulbar menggunakan data akurat di setiap desa selain itu dilakukan pembagian tugas dalam penanganannya oleh setiap pemangku kepentingan.
Angka penderita stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen, berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI), dan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar, adalah Kabupaten Polman, mencapai 36 persen kemudian disusul Kabupaten Majene mencapai 35,7 persen
“Tidak boleh ada berjalan sendiri, harus ada pembagian tugas antara pemerintah Sulbar dan pemerintah kabupaten serta pemerintah desa di Sulbar, sehingga setiap upaya penurunan stunting dapat berjalan maksimal,” katanya.
BACA JUGA: Jokowi: Kasus Stunting di Indonesia Turun 21,6 Persen
Sementara itu Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengatakan, pemerintah di Mamuju akan siap berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah desanya untuk melakukan penanganan stunting.
“Pemerintah di Mamuju terus berupaya menekan stunting hingga angka penderita stunting di Mamuju berhasil diturunkan dari 43 persen di tahun 2019 menjadi 30 persen di tahun 2022,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju akan berupaya melaksanakan program penanganan stunting dengan meningkatkan asupan gizi anak dan ibu hamil serta melakukan kolaborasi bersama TNI dalam menekan stunting.
Ia juga berharap keterlibatan semua pihak dalam upaya menekan penderita stunting di Mamuju.
(Budis)
